TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - RUU Pemilu dapat dipastikan mundur dari rencana awal yang ditargetkan selesai pada akhir April 2017.

Mundurnya penyelesaian rancangan UU Pemilu, menurut Wakil Presiden, Jusuf Kalla tidak terlalu bermasalah bagi tahapan pemilu 2019.

"Saya kira tidak menjadi soal kalau hanya mundur satu atau dua bulan saja," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/5/2017)

Saat ini, kata dia, persoalan yang masih belum selesai berada di tataran sistem terbuka atau tertutup yang masih dibahas di dalam partai dan menjadi perdebatan di legislatif.

Sementara, mengenai daftar pemilih yang selama ini selalu menjadi permasalahan, JK menilai tidak akan bermasalah karena KPU selalu memperbaharui hal itu setiap tahun.

"KPU sudah harus mengupdate terus, yang sulit biasanya itukan daftar pemilihnya. Tapi KPU bisa update, karena kan tahun depan juga ada pilkada, jadi ada pembaharuan," ujarnya.