TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Terdakwa suap Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah mengaku pernah menghubungi politikus Partai Golkar Kahar Muzakir untuk membuka tanda bintang pada anggaran pengdaan drone di Badan Keamanan Laut.

Fahmi Darmawansyah meminta tolong Kahar Muzakir karena Kahar saat itu adalah ketua Badan Angggaran DPR RI.

Perusahaan milik Fahmi saat itu sudah menang tender, namun pengadaan dibatalkan karena anggarannya dipotong.

"Pertama saya coba ke Pak Kahar, ketua banggar. Karena itu mitranya Departemen Keuangan. Tanya ini kok ada tanda bintang minta tolong ini ada masalah apa kok udah menang tender anggarannnya dibintangi," kata Fahmi Darmawansyah saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Fahmi mengaku tidak bertemu langsung dengan Kahar namun menyuruh tiga orang untuk meneminya.

Ketiganya adalah Arief, Danang Sri Radityo dan Tamam. Fahmi sendiri mengaku tidak terlalu ingat jawaban dari Kahar terkait anggaran untuk pengadaan drone yang diberi tanda bintang tersebut.

"Karena beliau bakcground HMI, saya minta orang HMI juga," kata suami artis Inneke Koesherawati.

Bakamla sebenarnya memiliki pengadaan monitoring satelit Rp 400 miliar dan drone.

Karena ada pemangkasan anggaran, pengadaan drone ditidakan dan anggaran untuk monitoring satelit hanya Rp 200 miliar dan digarap PT Melati Indonesia yang sudah dikuasai Fahmi Darmawansyah.

Dalam kelanjutannya, Bakamla meminta fee 7 persen dan Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Sudewo meminta agar 2 persen dibayar terlebih dahulu.