Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kata Mereka Terkait Rencana Pemerintah Membubarkan HTI

Pemerintah memutuskan akan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Editor: Rachmat Hidayat
zoom-in Kata Mereka Terkait Rencana Pemerintah Membubarkan HTI
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kota Bandung melakukan unjuk rasa terkait rencana kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat pada 15 April 2017, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (13/4/2017) lalu. Dalam aksinya, mereka menyerukan menolak seluruh kegiatan dan menuntut pembubaran HTI yang menyebarkan propaganda khilafah dengan maksud merubah Pancasila sebagai asas ideologi dan asas tunggal kehidupan bernegara. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah memutuskan akan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis:
Kami sangat mendukung pemerintah, bahwa pelarangan HTI bukan berarti memusuhi Islam.
Tetapi keputusan Pemerintah ini, melihat gunanya memberantas segala kemungkinan yang dapat merobohkan keutuhan NKRI. Karenanya, konteks agama-agama di Indonesia tetap dalam kerangka kometmen kebangsaan untuk cita0-cita keadilan dan kesejahteraan.

Siapapun dan ormas manapun yang melanggar komitmen kebangsaan berpancasila harus kita perangi bersama demi keutuhan anak bangsa Indonesia. Pancasila bukan agama tetapi dapat menjadi titik temu agama-agama di bumi nusantara untuk menjalankan ajarana agama dan mencapai cita-cita nasional.

Ketua GP AnsorYaqut Cholil Qoumas:
Langkah pemerintah sudah benar. Kami akan dukung sepenuhnya. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pembersihan oknum-oknum birokrasi dan aparatur negara dari anasir-anasir HTI dan kelompok anti NKRI yang lain.

Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi
Pancasila itu konsensus final warga bangsa. Siapapun yang menggugat, menolak bahkan ingin mengganti Pancasila sebagai fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia layak dibekukan dan di bubarkan.

Menkopolhukam Wiranto:
Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah enimbulkan benturan di masyarakat, yang dapat mengancam kemaanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Berita Rekomendasi

Sejken Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Falah Amru:
Apa yang sudah dilakukan pemerintah adalah langkah tepat dan merupakan Prestasi karena selama ini ada semacam upaya pembiaran dari pemerintah sebelumnya terhadap HTI sehingga kelompok mereka semakin hari semakin menunjukkan eksistensinya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah:
HTI ini cuma mengkhayal saja dengan pikirannya. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Sama dengan orang punya pikiran bahwa suatu hari ada pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara komunis, menurut saya sih mengkhayal. persoalan HTI hanyalah perbedaan pikiran.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas