TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai melihat banyak elite politik di Indonesia yang memanfaatkan kelompok radikal untuk mendulang suara.

"Elite politik mendukung radikalisme. Sebenarnya bukan mendukung, tapi menunggangi untuk meraih suara," ujar Ansyaad dalam diskusi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

"Anda lihat mereka (kelompok radikal) diundang masuk ke Senayan (Gedung DPR/MPR), deklarasi mau menjatuhkan Presiden," lanjut dia.

Ansyaad menilai, fenomena seperti ini merupakan ancaman nyata dari penyebaran paham radikalisme di Tanah Air.

Baca: BNPT: Penyebaran Paham Radikal di Kampus Sudah Menghawatirkan

Selain soal elite politik mendukung gerakan radikalisme, ancaman nyata lainnya yang juga dihadapi Indonesia adalah kembalinya 'foreign terorist fighters' (FTF) dari Suriah lantaran di sana mereka terjepit oleh serangan brutal Amerika Serikat.

Ada pula ancaman lain, yakni melalui penguasaan media sosial oleh kelompok radikal, berlanjutnya perekrutan dan pelatihan militer hingga penyebaran paham radikal di lingkungan pendidikan.

Tujuan mereka hanya satu, yakni mendirikan khilafah di Indonesia.

"Gerakan-gerakan mendirikan khilafah ini seperti enggak disadari juga sama politikus. Dikiranya mereka ini pasukan nasi bungkus. Padahal bukan. Hal-hal inilah yang juga harus kita semua waspadai," ujar Ansyaad.

Baca: GP Ansor Dan TMP Kompak Dukung Kapolri Redam Radikalisme

Di tengah ancaman nyata itu, pemerintah beserta aparat hukum dan 'civil society' dinilai belum maksimal bekerja.

Pemerintah masih gamang menghadapi kelompok radikal, ormas berazas moderat juga belum kompak menyuarakan persatuan.

Polri pun belum tegas dalam menghadapi aksi-aksi mereka.

"Kalau polisi, saya bisa mengerti. Polisi itu lihat kiri kanan dulu sebelum bertindak. Kalau saya pentungin ini, kiai mana yang kejar saya, politikus mana yang kejar saya. Makanya kalau kiai-kiai ikut dukung, polisi akan ikut," ujar Ansyaad.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado