Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempercepat pembentukan dan memfungsikan Badan Siber Nasional.

Bambang menilai pentingnya efektivitas kerja Badan Siber Nasional.

Hal tersebut menyusul Indonesia bersama hampir 100 negara di berbagai belahan dunia, menjadi korban serangan ransomware Wanna Decryptor yang menginfeksi jaringan komputer.

"Kasus serangan ransomware ini membuktikan Indonesia pun belum siap menerapkan langkah preventif menangkal serangan siber seperti itu," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (15/5/2017).

Dikatakannya, jika sudah berfungsi, Badan Siber Nasional setidaknya bisa memberi peringatan dini kepada masyarakat.

Menurut Bambang, serangan siber berskala global itu diduga dilakukan sekumpulan hackers berjuluk Shadow Brokers yang dimulai sejak Jumat (12/5/2017).

Mereka menebar virus atau ransomware Wanna Decryptor.

Dalam sekejap, serangan itu menginfeksi 130.000 komputer di 100 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Rusia hingga Indonesia.

Dilaporkan Ransomware mulai terdeteksi pada 12 Mei 2017 sore waktu Indonesia Barat.

Hari itu, jaringan komputer pada sebuah rumah sakit di Jakarta tidak bisa berfungsi karena disusupi ransomware.

Rumah sakit itu kesulitan mengatur urutan antrian pasien.

Serangan siber seperti ini diyakini belum akan berakhir.

Bambang mengatakan kasus tersebut tidak luput dari perhatian pemerintah.

Apalagi, serangan ini pun sudah terdeteksi di dalam negeri.

"Karena itu, upaya untuk membangkitkan kewaspadaan bersama sangat diperlukan," katanya.

Terlepas dari pro-kontra pembentukannya, kata Bambang, kehadiran negara melalui Badan Siber Nasional sangat diperlukan.

Bahkan, jika belajar dari pengalaman buruk sejumlah negara, aktivitas negara atau pemerintah di dunia siber mulai terlihat urgensinya.

AS yang aktif di dunia siber pun bisa menjadi korban serangan peretas dari Rusia.

Bambang memgatakan Badan Siber Nasional harus diposisikan sebagai instrumen pertahanan negara atau alat ketahanan nasional.

Karenanya, Bambang mendorong pembentukan Badan Siber Nasional segera direalisasikan dan mulai bekerja seefektif mungkin.

Sebab, gelombang ancaman terus bermunculan setiap saat, dan berpotensi merugikan kepentingan nasional maupun orang per orang.

"Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada fakta bahwa negara ini sangat rentan oleh serangan siber," katanya.

Jumlah warga pengguna internat sudah di atas 140 juta orang.

Jumlah yang besar tersebut tentu harus dilindungi negara agar tidak mudah menjadi korban serangan siber.

"Dengan fakta ini, urgensi Badan Siber Nasional menjadi nyata," kata Bambang.