Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gagasan khilafah yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) jadi alasan pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut.

HTI dalam berbagai kegiatan, menyiarkan pemikiran soal pendirian negara Islam di nusantara.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menyebarkan gagasan khilafah, bukanlah bagian dari dakwah agama, melainkan praktik politik.

"Ini gerakan politik, bukan dakwah keagamaan. Sehingga kita dapat memaklumi (banyak) negara Islam yang melarang," ujar Lukman Hakim Saifuddin dalam diskusi di gedung Stovia, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Baca: Dasar Hukum Bukan Jaminan Suatu Ormas Tidak Akan Dibubarkan

Baca: Wiranto: Kadang Saya Berfikir Kita Liburkan Medsos Seminggu Saja

Rencana pembubaran HTI sudah diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamana (Menkopolhukam), Wiranto, Senin (8/5/2017).

Wiranto menyebut keberadaan HTI bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan HTI tidak berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Menteri Agama menyebut pada dasarnya khilafah mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena jika diterapkan khilafah akan menghilangkan tatanan kenegaraan yang sudah diterapkan sepanjang sejarah republik ini berdiri.

"Kami pemerintah menerima banyak sekali masukan, bahwa pemerintah tidak boleh diam melihat, bahwa sendi-sendi kehidupan bernegara kita dirongrong," katanya.

Dikatakan diam Indonesia sebagai negara demokrasi, sangat menghargai kebebasan orang berpendapat dan berserikat.

"Tapi kalau sudah menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah tidak boleh diam," katanya.

Ia menyimpulkan keberadaaan HTI bisa merugikan pemerintah, karena sebelumnya sudah berkomunikasi langsung dengan tokoh-tokoh HTI.

Lukman Hakim Syaifuddin mengaku sempat memanggil tokoh-tokoh HTI ke kantornya, dan berdiskusi soal khilafah.