Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun sistem pencegahan pengelolaan dana desa.

"Tidak perlu mengajak KPK mengawasi dana desa terlalu jauh dan dalam," ujar Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri kepada Tribunnews.com, Kamis (18/5/2017).

Ia mengaku tidak memahami tujuan Presiden mengajak KPK awasi dana desa.

"Mungkin untuk menakut-nakuti pemerintah desa," kata Febri Hendri.

Lebih lanjut menurutnya, buat apa KPK awasi dana desa jika hasil pengawasan diusut juga akhirnya polisi dan jaksa yang korup.

"Jadi, sebelum ajak KPK awasi dana desa, Presiden bersihkan dulu polisi dan jaksa dari praktik korupsi," jelasnya.

Presiden Jokowi berencana mengajak KPK blusukan ke daerah untuk mengecek penggunaan dana desa.

"Nanti (saya) ke desa bapak-bapak ini tidak sendirian lho. Saya ajak KPK," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Peserta Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tersebut banyak dihadiri kepala daerah maupun kepala desa.

Pernyataan Presiden tersebut terlontar ketika ia berdialog dengan dua kepala desa yaitu Sugeng yang menjabat sebagai kepala desa dari Kabupaten Boyolali.

Serta Kadiman kepala desa dari Kabupaten Kapuas.

Sugeng yang terlebih dahulu ditanya Presiden Jokowi menjelaskan bagaimana dirinya menerapkan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).

"Alhamdulillah untuk kabupaten Boyolali kami di tahun 2016 dan 2017 sudah memakai aplikasi SesKeuDes," katanya.