TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berada di empat era kepemerintahan Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, memiliki cerita menarik.

Ia menceritakan perbedaan terkait rapat di empat pemerintahan, yakni era Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur dan Jokowi.

Dua kali menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan di era Soeharto dan Habibie, serta dua kali menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Gus Dur dan Jokowi.

Wajar kalau Wiranto memiliki kisah di masing-masing kepemimpinan Presiden RI tersebut.

Namun, kali ini ia membandingkan keempat pemimpin tersebut dari frekuensi rapat.

Melansir dari kompas.com, dari pemerintahan di era Soeharto berkuasa, rapat dilakukan lima kali dalam satu bulan, yang terdiri dari satu rapat paripurna, satu rapat kementerian koordinator, dan satu rapat cadangan.

Di zaman Habibie, rapat dilakukan dua kali dalam satu pekan.

Sementara itu, pada era Gus Dur, ia merasa rapat dianggap bukan suatu hal yang menjadi rutinitas. Frekuensinya pun tidak teratur.

Pun pada era Gus Dur, ia pernah usul kepada Gus Dur persoalan rapat ini.

"Saya pernah usul ke Gus Dur kalau rapat menteri ke Polkam saja, nanti dilaporkan ke presiden. Katanya, ya bagus itu," kata Wiranto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

Hal berbeda dijumpai saat Jokowi memimpin pemerintahan. Dalam satu hari bisa dilakukan dua hingga tiga kali rapat.

Jika dikalikan satu bulan, rapat bisa dilakukan sampai 36 kali. Menurut Wiranto, aturan Jokowi mengenai rapat sesuai dengan nama kabinetnya, Kabinet Kerja.

"Memang benar-benar kerja, kerja, kerja," kata dia.

Wiranto menyayangkan masih saja ada anggapan bahwa pemerintah Jokowi tidak pro rakyat dan tidak sesuai dengan janji-janji kampanye dulu.