Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Serikat Pekerja PT JICT Kecam Gugatan Perusahaan Rp 136 Milyar kepada Karyawan

PT JICT gugat 4 duty manager,SP JICT beserta Koperasi senilai Rp 136 miliar atas tuduhan menghapus ploting karyawan perbantuan alat bantu RTGC Pelindo

Serikat Pekerja PT JICT Kecam Gugatan Perusahaan Rp 136 Milyar kepada Karyawan
Istimewa
Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mengecam Direksi perusahaan yang menggugat Serikat bersama 4 duty manager dan koperasi PT JICT. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mengecam Direksi perusahaan yang menggugat Serikat bersama 4 duty manager dan koperasi PT JICT.

PT  JICT menggugat 4 duty manager, SP JICT beserta Koperasi senilai Rp 136 milyar atas tuduhan menghapus ploting karyawan perbantuan alat bantu RTGC Pelindo II di JICT.

Faktanya operator perbantuan yang diangkat oleh Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino dalam waktu semalam pada tahun 2014 silam, tidak sesuai dengan UU 13/2003, Permenaker 19/2012 dan Peraturan Kerja Bersama (PKB) PT JICT.

Wakil Dirut JICT, Riza Erivan pada tanggal 23 Desember 2016 telah memerintahkan pekerja PT. Empco menggantikan operator perbantuan Pelindo II. Jadi kasus ini telah selesai.

Serikat Pekerja menuding gugatan ini untuk mengganggu fokus perjuangan penolakan perpanjangan kontrak JICT.

Untuk itu pekerja tetap berkomitmen menolak perpanjangan kontrak JICT dan akan terus menindaklanjuti hasil audit investigasi BPK, laporan KPK, Kementrian BUMN dan DPR.

Anggota DPR RI Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan celah hukum dalam kasus gugatan Direksi JICT kepada karyawan sangat besar.

"Patut diduga gugatan yang diajukan JICT kepada karyawan, merupakan upaya sistematis Hutchison lewat Direksi untuk menutupi skandal perpanjangan JICT," kata Rieke dalam keterangan pers, Minggu (27/5/2017).

Apalagi dalam risalah rapat 7 April 2016, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasih sempat menyatakan perpanjangan JICT sah.

"Ini kontradiktif dengan audit investigasi yang disedang dijalankan BPK. Pertanyaannya apakah BPK boleh menyatakan suatu perjanjian perpanjangan sah?," kata Rieke.

Apalagi anggota BPK yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di bawah AKN III pimpinan Achsanul Qosasih.

Untuk itu Panitia Khusus Angket DPR RI Pelindo II akan mempertanyakan lebih jauh terkait hasil audit investigasi BPK dan hasil penyelidikan BPK RI tentang perpanjangan kontrak JICT.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas