Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan 1 Juni sebagai peringatan hari lahir Pancasila.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menilai Pancasila merupakan jalan tengah anti liberalisme bidang politik, ekonomi dan budaya.

Saat ini, Din melihat Pancasila mengalami politisasi oleh kelompok romantis yang terjebak romantisme dengan menganggap mereka sajalah yang pancasilais.

"Ini berbahaya karena tafsir Pancasila luas, tidak boleh ada tafsiran tunggal. Berbahaya kalau ada yang menafsirkan secara tunggal dan cenderung monolitik tapi lebih dari saya kira kita harus duduk bersama lagi, cita-cita pendiri bangsa karena banyak yang keliru pada amandemen," kata Din di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/6/2017).

Din pun meminta para elit bangsa duduk bersama meneguhkan kembali komitmen pada Pancasila. Ia juga menghimbau umat muslim jangan mau dijebak seolah-olah berhadapan dengan Islam.

"Pancasila itu islami. Bagaimana penerapannya, rancang bangunnya tapi mohon maaf jangan juga dibiarkan pihak-pihak yang menerapkan kebebasan absolut, termasuk pers. Karena ini menganggu bangsa ini dalam menghayati Pancasila," kata Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Ia melihat Pancasila sudah kehilanhan kesakralan sejak lama. Menurutnya, Pancasila menjadi klaim semata sejak rezim Orde Barum Din mengatakan dasar negara itu menjadi senjata pemukul pihak lain terutama yang anti Pancasila.

"Harus ikut P4, kalau tidak anti Pancasila. Padahal saat itu sudah membuka diri terhadap kapitalisme, apalagi saat terakhir ini, begitu gencar kebebasan, arus deras liberalisme ini menggoyahkan sendi-sendi Pancasila," kata Din.

"Ini kalau tidak segera diperbaiki, pada hemat saya, saya kira Pancasila hanya tinggal nama. Pancasila bisa jadi hanya tinggal dikenang dalam satu abad kemerdekaan, itu tinggal nama dan banyak pihak yang ingin menggantikannya sebagai ideologi. Baik ideologi pemersatu maupun ideologi yang menimbulkan kesejahteraan," tambahnya.