Terkait keputusan pihaknya, Ketua Fraksi PKB di MPR Abdul Kadir Karding beralasan hal itu dinilai sebagai bentuk hukuman kepada Zaskia.

Karding menjelaskan hukuman terhadap Zaskia bukanlah dikucilkan, tetapi dengan meminta belajar keras memahami dan menghapal Pancasila.

"Ketika Zaskia dengan latar belakang lulusan SD sibuk menghidupi keluarganya dan tidak mengenyam sekolah lalu tidak paham Pancasila, itu hal yang wajar," ujar Karding dalam sosialisasi empat pilar di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Anggota Komisi III DPR itu mengingatkan bahwa Pasal 31 dan Pasal 28 c UUD 1945 terkait pendidikan, disebutkan bahwa pendidikan wajib dibiayai negara sehingga ketika ada yang tidak sekolah maka itu tanggung jawab negara.

Karding menjelaskan, cara PKB menghukum pihak yang tidak hapal Pancasila adalah dengan mendidiknya dengan baik agar belajar keras.

"Kami mendidik Zaskia bukan dengan menghukum namun belajar keras, itu bagian hukuman sebagai kaidah," kata Sekjen PKB itu.

Anggota Komisi III DPR itu menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan dan bernegara. Karding menilai, kondisi terkini di Indonesia sudah berkembang paham-paham hedonisme dalam kehidupan masyarakat dan pragmatisme dalam politik nasional.

"Di bidang politik, Indonesia menghadapi pragmatisme yaitu tidak ada politik tanpa amplop," katanya dihadapan puluhan anggota GP Anshor.

Sementara, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil mengatakan 1,2 juta kader Ansor siap mendukung sikap F-PKB di MPR yang menetapkan Zaskia sebagai Duta Pancasila.

Hal itu menurutnya, karena mendakwahkan Pancasila bukan hanya kepada satu pihak saja namun semua kalangan termasuk pekerja seni.

"Mendakwahkan Pancasila tidak sebatas satu orang saja," katanya.

Dia mengatakan Ansor akan menggerakkan pengurusnya diseluruh daerah agar maksimum untuk mensosialisasikan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan prinsip-prinsip kebangsaan lainnya. TRIBUNWOW.COM