TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghadiri buka puasa dan diskusi bersama para aktivis di kediaman Bursah Zarnubi, di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/6/2017) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Tito meminta masukan para aktivis perihal demokrasi Indonesia yang tengah diuji saat ini.

Beberapa aktivis 98, HMI dan beberapa tokoh hadir dalam acara ini.

Dalam pemaparannya, Tito menyampaikan saat ini demokrasi di Indonesia tengah mulai menghadapi ujian dengan adanya sejumlah dinamika polhukam pasca-Pilkada DKI Jakarta.

Ia mengutip tulisan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad, bahwa ada dua cara yang bisa ditempuh yakni mendahulukan demokrasi atau kesejahteraan yang keduanya mempunyai risiko.

Dengan demokrasi diharapkan ada check and balance serta partisipasi elemen bangsa. Sehingga muncul pemerintahan kuat dan pembangunan bisa berjalan untuk tujuan kesejahteraan.

Risikonya, jika demokrasi diterapkan dengan model piramida, ada kesenjangan antara kelas atas, menengah dan kelas bawah, dalam akses ekonomi. Kelas bawah menginginkan ekonominya secara instan hingga terjadi demonstrasi dan pelanggsran hukum.

Selain itu, muncul primordialisme, yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan keturunan etnis, untuk kebebasan. Dampaknya, potensi konflik horizontal.

Yang membahayakan, kelas atas dan menengah ada yang memanfaatkan kekuataan politik dan media untuk mempengaruhi opini publik hingga memanipulasi demokrasi dengan mendikte kelas bawah.

Ujungnya, demokrasi itu keluar dari jalurnya.

Menurut Tito, jika mendahulukan kesejahteraan tanpa peduli sistem negara yang akan digunakan, juga mempunyai risiko. Menurutnya, diperlukan pemimpin yang kuat dan betul-betul mengabdi kepada rakyat.

Menurut Tito, sistem demokrasi yang dipilih dan dibangun oleh pemerintah pasca-reformasi 98 adalah sudah sesuai jalur. Pun pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi-JK. Namun, ada sebagian kelompok yang tidak sabar menginginkan kesejahteraan secara instan.

Aktivis 98, Hariman Siregar menyampaikan saat ini demokrasi masih berjalan. Namun, ia menyangsikan soal kualitas demokrasi itu sendiri.

Kualitas demokrasi bisa diketahui dari keberlangsungan supremasi hukum, eksistensi maayarakat sipil, kebebasan pers, dan partai politik yang benar dan kuat.

Ia menyarankan Tito Karnavian untuk tidak ragu jika dalam penegakan supremasi hukum ada tokoh atau kelompok yang melakukan pelanggaran.

"Pak Kapolri sekarang ini sudah benar. Waktu akan mematangkan anda," kata Hariman.

Syahganda, Ali Maskur Musa, Refli Harun dan beberapa tokoh lainnya turun memberikan saran kepada Tito Karnavian selaku kapolri perihal masalah demokrasi Indonesia saat ini. (*)