TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Umat Islam jumlahnya sangat besar yakni mencapai sekitar 1,6 miliar dan terus berkembang menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin.

Hal itu setara dengan 23 persen penduduk dunia.

Namun sayangnya kontribusi terhadap perekonomiannya hanya 7 persen.

Dalam ceramahnya di hadapan kader Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Aula Serba Guna, komplek Rumah Jabatan DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2017), ia menyebut di kalangan Islam sendiri, masih terdapat ketimpangan.

Di Indonesia hal yang sama juga terjadi.

"Jumlah scientist (peneliti) kita juga kurang. Dulu masih ada (peneliti) Mesir, Pakistan, Iran, tapi sekarang kurang. Kalau berhadapan dengan otak, Israel punya dua puluh ribu (peneliti)," katanya.

Untuk mengejar ketertinggalan umat, diperlukan persatuan dari umat Islam.

Hal itu bisa dimulai dari Indonesia, dengan cara menyatukan partai Islam, yang saat ini memegang suara terbanyak jika disatukan.

"Seyogyanya partai Islam dengan partai Islam menjalin koalisi strategis," katanya.

Koalisi tersebut tidak harus diterapkan dalam upaya meraih kursi terbanyak.

Koalisi itu menurut Din Syamsuddin untuk saat ini, cukup dimulai denga mengusung berbagai permasalahan umat.

"Waktu (pemilu) tahun dua ribu sembilan, saya sarankan koalisi strategis, (koalisi) bisa mencalonkan Presiden," terangnya.

Saat itu jika koalisi jadi terbentuk, maka koalisi bisa memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari sang petahana, Susilo Bambang Yudoyono.

Jika sang calon yang diusung koalisi tidak maju sebagai Wakil Presiden, maka petahana bisa mengusung berbagai rekomendasi dari koalisi, untuk menjawab permasalahan umat.

"Harus ada konsensi, harus ada kebijakan affirmative action umat Islam, membela pendidikan Islam, sampai persoalan Palestina, tapi itu tidak dilakukan," katanya.

Pemilu selanjutnya, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, akan digelar pada 2019 mendatang.

Sampai saat ini, baru Partai Golkar yang sudah mengumumkan akan mendukung Presiden RI. Joko Widodo, untuk periode kedua.

Sedangkan Presiden belum menyatakan kesiapannya.

Sementara partai lain, belum ada yang memberikan kejelasan soal koalisi, begitu pun partai Islam, yang sebagaiannya ada di koalisi pemerintah.