TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berharap Partai Amanat Nasional (PAN) dan fraksi-farksi di DPR yang semula menolak Hak Angket terhadap KPK tetap konsisten tidak mengirimkan anggotanya ke Pansus Angket.

"Kami berharap semua Partai yang sebelumnya menolak Hak Angket KPK, bukan Hanya PAN, bisa tetap konsisten menolak hak Angket tersebut," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Tribunnews.com, Kamis (8/6/2017).

Sejauh ini terdapat ditambah Gerindra dan PAN, sudah 7 fraksi di DPR kirim perwakilannya di Pansus Angket KPK.

Karena menurut Dahnil Simanjuntak, jangan sampai Hak Angket ini dijadikan upaya perlawanan politik untuk menutupi dan melemahkan pengusutan kasus mega Korupsi e-KTP yang melibatkan banyak pihak.

Lebih lanjut Dahnil Simanjuntak menjelaskan korupsi e-KTP ini adalah bukti bahwa hak publik dirampas secara berjamaah dan besar-besaran oleh elit politik.

Karena itu upaya hak Angket terhadap KPK justru membuktikan ada upaya intervensi perlawanan politik untuk melindungi pelaku Korupsi yang terang terjadi.

Justru bila mau mengkoreksi KPK, imbuhnya, Partai Politik melalui fraksi-fraksinya bisa mendesak KPK melalui angket atau apapun hak Dewan lainnya, terkait dengan Kasus Reklamasi misalnya yang pengusutannya diduga tidak serius dilakukan oleh KPK.

Pun kasus Sumber Waras, BLBI dan lainnya, misalnya yang belum jelas sampai dengan detik ini.

"Jadi, himbauan Saya Partai-Partai yang sebelumnya memang menolak Angket seperti Gerindra, PAN, PKS, demokrat tetap konsisten menolak," ujarnya.

"Karena publik tentu menilai," katanya.