TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaikhul Islam Ali menilai rencana penerapan Full Day School itu bukan dari kajian yang matang, melainkan kebijakan latah.

"Kebijakan latah saja policy hysteria. Asal kelihatan beda saja," ujar Syaikhul yang juga Pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada Tribunnews.com, Senin (12/6/2017).

Karena itu menurut Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor ini, sangat disayangkan jika nantinya Full Day School memberangus ragam pendidikan yang selama ini manfaatnya sudah dirasakan masyarakat.

"Sementara Full Day School sendiri belum tentu efektif," kata anggota DPR RI ini.

Jangan lupa, menurutnya, selain pendidikan formal masih ada pendidikan informal dan non-formal yang juga diakui Undang-undang.

Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan al-Quran dan semacamnya berperan vital mendidik moral anak bangsa.

"Jadi kalau Mendikbud memaksa penerapan Full Day School, kita patut pertanyakan kompetensi yang bersangkutan," ujarnya.

Hal senada juga Fraksi PPP DPR menolak rencana kebijakan penerapan jam sekolah delapan jam dalam sehari.

Pasalnya, belum dilakukan kajian yang mendalam atas dampak penerapan tersebut baik dampak pada siswa, guru maupun kesiapan sekolah.

Kebijakan tersebut juga berpotensi berbenturan dengan eksistensi lembaga pendidikan non formal seperti madrasah diniyah (madin) yang telah eksis bersama kehidupan masyarakat Islam Indonesia.

"Rencana Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan yang akan memberlakukan jam belajar selama 8 jam sehari dan 5 hari sekolah (Senin-Jumat) pada tahun ajaran baru Juli 2017 mendatang hakikatnya adalah program full day school yang akhir tahun lalu telah menimbulkan polemik di publik," kata Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati dalam keterangan tertulis, Minggu (11/6/2017).

Padahal, kata Reni, sejak awal pemerintah berkomitmen untuk melakukan kajian secara komprehensif soal rencana tersebut. Ia menilai rencana tersebut dipastikan bakal menimbulkan polemik dan kegaduhan baru di tengah masyarakat, karena sampai saat ini publik belum mendapatkan kajian atas rencana penerapan program tersebut.

Reni pun mengungkapkan persoal yang muncul akibat penerapan jam belajar selama delapan jam dalam sehari. Pertama, persoalan ketersediaan infrastuktur sekolah yang tidak memadai.

"Masih banyak dalam satu sekolah dibuat dua gelombang jam sekolah, pagi dan sore karena keterbatasan lokal sekolah," kata Reni.

Kedua, kebijakan tersebut bakal menggerus eksistensi pendidikan non-formal keagamaan maupun kursus lainnya di luar jam sekolah seperti madrasah diniyah (madin) yang telah inherent dalam praktik pendidikan bagi anak-anak usia sekolah.

"Waktu belajar Madin yang dilakukan usai salat ashar setiap harinya dipastikan secara pelan tapi pasti akan hilang di tengah masyarakat. Waktu anak-anak usia sekolah akan habis waktunya di bangku sekolah," ujar Anggota Komisi X DPR itu.

Ketiga, pendidikan keagamaan melalui jalur madrasah diniyah akan semakin minim diterima anak didik, padahal di sisi lain kebijakan full day school sama sekali tidak memberikan alokasi penambahan materi pendidikan keagamaan kepada anak didik.

Oleh karenanya, PPP meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan klarifikasi secara komprehensif tentang rencana tersebut dan melakukan kajian secara komprehensif terhadap dampak penerapan kebijakan tersebut. Jangan sampai masalah ini menambah kebingungan masyarakat.

"Saat ini masyarakat khususnya wali murid tengah berkonsentrasi menyiapkan tahun ajaran baru, daftar ulang anak sekolah, dan persoalan lainnya. Rencana penambahan jam belajar tersebut jelas akan menambah persoalan yang saat ini dihdapi oleh masyarakat," kata Reni.