TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya sudah masuk terlalu jauh ke ranah politik.

"KPK beberapa kali, KPK waktu (ada) kasus, saya inget Presiden panggil KPK. KPK datang ke istana dalam kasus reklamasi, Presiden undang rapat dan panggil KPK," kata Ferry di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (11/6/2017).

Ferry menilai KPK tidak boleh datang dalam undangan rapat Presiden.

Ferry menilai, KPK selama ini sudah melibatkan diri dalam proses kekuasaan di luar wilayahnya kerjanya di bidang penegakan hukum.

"Agak membuka pretensi orang, KPK periode sekarang kok kayak KPK-nya Pak Luhut Binsar Panjaitan," kata Ferry.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, berharap Presiden Joko Widodo menolak hak angket KPK yang kini digulirkan di DPR RI.

Agus berharap Jokowi mengambil sikap dalam kisruh hak angket KPK. Hingga kini, Kepala Negara selaku eksekutif belum menyatakan sikap dan pendapat soal hak angket KPK yang bergulir di DPR.

"KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamati lah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap," kata Agus seusai menghadiri acara Konvensi Anti Korupsi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

Agus mengatakan, saat ini DPR selaku cabang kekuasaan legislatif sudah bersikap untuk terus melanjutkan hak angket.

"Kalau KPK kan posisinya di yudisial ya. Nah sekarang legislatif sudah bersuara. Yang perlu kita tunggu yang dieksekutif (Presiden). Ya paling tidak sama seperti suaranya KPK," ujar Agus.