Signal Presiden Tolak Pelemahan KPK Bisa Diperkuat Dengan Sikap Tolak Angket
Jokowi mengatakan, apabila ada yang harus diperbaiki dari kinerja KPK, maka KPK harus melakukan pembenahan.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai Presiden seharusnya bisa menunjukkan sikapnya menolak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apalagi menurut Dosen hukum pidana Universitas Trisakti ini, Presiden Jokowi telah menyatakan penolakan pelemahan KPK, padahal Pansus kecenderungannya bisa melemahkan KPK.
"Signal Presiden untuk menolak pelemahan KPK bisa diperkuat dengan pernyataan sikap atas penolakan Angket," tegas mantan Panitia Seleksi (Pansel) KPK kepada Tribunnews.com, Selasa (13/6/2017).
Kalaupun DPR ingin mendalami kecurigaannya tentang penyalahgunaan anggaran atau menerapkan ketentuan UU KPK, kinerja dan lainnya, imbuhnya, itu bisa melalui Rapat Dengar Pendapat yang diminta Komisi III DPR kepada KPK.
Jadi tidak harus melalui Angket, tegasnya, karena jelas-jelas pemicunya adalah adanya permintaan rekaman sebagai produk proses hukum dan dikaitkan dengan munculnya nama-nama dalam surat dakwaan.
"Malah yang masuk Pansus termasuk yang partai atau yang namanya disebutkan. Bagaimana masyarakat tidak curiga bahwa inilah bentuk intervensi terhadap proses hukum?" katanya.
Selain itu bahkan ada Agenda untuk membahas UU KPK yang nyata-nyata juga bila Presiden Jokowi tidak setuju, tidak akan pernah dibahas.
"Hal itu kan suatu pekerjaan sia-sia tapi proses menuju kesia-siaan itu kok harus ada anggaran Rp3,2 M? Apakah ini "wise"?"
"Apakah ini baik untuk perjalanan pendidikan bangsa ke depan. kalau DPR selalu memaksakan kehendak padahal rakyat menolak Angket," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta jangan sampai ada pikiran untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai tanggapannya terkait hak angket KPK yang saat ini sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.
"Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, enggak boleh," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Jokowi mengatakan, apabila ada yang harus diperbaiki dari kinerja KPK, maka KPK harus melakukan pembenahan.
Namun, ia menegaskan bahwa KPK harus tetap kuat dan upaya pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendur.
