Pemerintah Belum Buka Penerimaan CPNS dari Jalur Umum
Penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menegaskan hingga saat ini penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum belum dibuka.
Demikian dirilis Kemenpan-RB melalui Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman dalam laman Kementerian, seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (15/7/2017).
Herman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS.
"Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id," ujarnya.
CPNS Formasi Khusus
Hanya saja Herman menjelaskan, sejauh ini pemerintah hanya menerima CPNS dengan formasi khusus.
Penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus."
"Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," katanya.
Formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan.
Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang.
Selain itu penerimaan CPNS dari formasi khusus adalah penyuluh pertanian. Karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya.
Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.