Seluruh Pembahasan Harus Lakukan Penguatan Terhadap Sistem Presidential Treshold

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa partai yang identik dengan warna kuning itu mendukung sistem pemilu presiden Presidential Treshold berdasarkan jumlah 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen suara secara nasional.

Saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (20/6/2017) Idrus menekankan bahwa sistem Presidential Treshold adalah harga mati.

"Sejak awal Partai Golkar menegaskan semua pembahasan RUU Pemilu harus menuju penguatan sistem Presidential Treshold. Itu merupakan harga mati," tegasnya.

Idrus menjelaskan bahwa melalui sistem Presidential Treshold itu ia berharap presiden Indonesia terus dipilih melalui jumlah suara yang mantap.

"Bagi kami itu harga mati, kenapa, karena kami ingin presiden Indonesia dipilih melalui jumlah suara yang besar. Bagi kami itu cara yang harus kita tempuh dalam memilih presiden," katanya.

Ia juga mempertanyakan kenapa sistem Presidential Treshold ini baru dipertanyakan dan digugat sekarang.

Padahal menurutnya sistem ini sudah dua kali digunakan yakni pada Pilpres 2009 dan 2014.

"Kami bertanya kenapa Presidential Treshold ini baru digugat sekarang. Padahal sudah dua kali digunakan, besok (2019) sudah ketiga kalinya,"ujarnya.