Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam disusupi anggota kelompok militan Filipina yang terafiliasi dengan ISIS.

"Sebenarnya ISIS itu tidak hanya ancaman bagi satu negara saja, Filipina saja, tapi kan ancaman bersama. Tentu ISIS juga jadi ancaman bagi Indonesia," ujar Hikmahanto saat dihubungi, Kamis (22/6/2017).

Menurut Hikmahanto, Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kebijakan harus mendukung keterlibatan TNI, dalam operasi tersebut.

Ia mengatakan, memberantas ISIS merupakan tugas bersama negara-negara ASEAN yang merupakan negara tetangga Filipina.

Kerja sama ini sebelumnya pernah digalakkan saat negara ASEAN sepakat melawan komunisme. Presiden bisa langsung menugaskanTNI dengan membuat surat instruksi. 

Selain itu, jika diperlukan, harus ada persetujuan DPR RI untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut.

"Sekarang ada ancaman baru dan menurut saya Presiden perlu merespons secara positif," kata Hikmahanto.

"Karena TNI tidak akan bisa bergerak kalau presiden tidak setuju," lanjut dia. Situasi di Marawi memang tengah menjadi perhatian Pemerintah Indonesia.

Pada Senin (19/6/2017) lalu, Indonesia menjalin kerjasama patroli laut bersama dengan Filipina dan Malaysia dalam pertemuan trilateral Menteri Pertahanan di Tarakan, Kalimantan Utara.

Kemudian pada Kamis (22/6/2017) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan trilateral di Manila dengan Filipina dan Malaysia dalam rangka membahas perkembangan situasi pasca serangan kelompok teroris di Marawi.

Pertemuan tersebut menghasilkan Pernyataan Bersama Ketiga Menteri Luar Negeri, antara lain berisi keprihatinan bersama terhadap insiden terorisme dan kekerasan ektrimisme yang baru-baru ini terjadi di Filipina.

Lalu, penegasan kembali komitmen bersama untuk menangani terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya yang dapat mengancam stabilitas di kawasan, serta kesepakatan untuk menyusun Rencana Aksi Bersama.