TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap mendorong pembahasan RUU Terorisme segera disahkan.

Hal itu terkait serangan teroris ke Mapolda Sumatera Utara yang menewaskan seorang anggota polisi.

"Ada beberapa perbedaan pandangan diantara fraksi terkait dengan pasal pasal yang ada dalam UU itu. Tapi saya kira beberapa kejadian belakangan ini seharusnya membuat teman teman di parlemen bisa lebih memiliki common sense untuk segera menyelesaikan UU itu," kata Mulfachri di Jakarta, Senin (26/6/2017).

Mulfachri mengakui ada beberapa klausul yang sensitif seperti pelibatan TNI dalam operasi penangkalan terorisme.

Ia meminta isu itu harus didiskusikan tanpa saling curiga. Mulfachri menerima adanya pelibatan TNI dalam operasi penanganan teror.

"Sebatas mana keterlibatan ini itu yang harus segera dicarikan titik temunya," kata Mulfachri.

Mulfachri melihat serangan tersebut merupakan bentuk baru yang membuat polisi harus waspada.

Ia meminta intelijen kepolisian dan institusi lain harus digunakan untuk menangkal aktivitas itu.

Bila serangan tersebut dipastikan berasal dari jaringan ISIS, Waketum PAN itu melihat hal itu menunjukkan keberanian kelompok teroris tersebut.

"Saya kira memang ancaman itu nyata dan tentu kita meminta atau kita mendorong kita mendukung pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus yang terjadi di Sumatera Utara itu," kata Mulfachri.

Ia juga melihat sejumlah serangan teror diarahkan kepada polisi.

Sebelum Mapolda Sumut, serangan ke arah polisi terjadi di Kampung Melayu.

"Jadi semakin clear bagi kita bahwa memang teman-teman Polri ada di barisan paling depan dari target yang dilist oleh kelompok-kelompok itu. Jadi saya kira Polri harus meningkatkan kewaspadaannya. Tentu yang paling penting adalah bagaimana memaksimalkan semua informasi yang mereka peroleh kemudian mengelola itu dengan baik dengan kemampuan intelejen yang mereka miliki," ujarnya.