TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Mahyudin menyambut baik wacana pertemuan Presiden Jokowi dengan ketua umum partai politik.

Pertemuan bertujuan membahas RUU Pemilu yang alot.

"Ya kalau presiden mau begitu bagus juga, supaya ada jalan keluar tidak perlu deadlock. Tapi kalau saya pribadi ya harusnya pemerintah jangan terlalu kaku harus ada tarik ulur juga," kata Mahyudin di Jakarta, Selasa (27/6/2017).

Wakil Ketua Dewan Pakar itupun melihat pemerintah memiliki niat yang baik mengenai presidential threshold sebesar 20 persen.

Hal itu dimaksudkan agar calon presiden tidak terlalu banyak.

"Kalau saya sih berpikir yah, harus ada tarik ulur lah ya. Kalau semuanya ngotot-ngototan pastinya deadlock tidak selesai-selesai, jadi harus tarik ulur harus ada kurang lebih," kata Mahyudin.

"Ya mungkin presidential threshold-nya 20 persen, mungkin parliament tresholdnya sedikit berdamai masalah dapil, jumlah dapil, saya kira kompromi saja," ujarnya.

Mahyudin mendorong RUU Pemilu dapat tuntas melalui musyawarah mufakat.

Ia pun meminta semua pihak tidak memaksakan kehendak dan dapat berkompromi terhadap sejumlah isu krusial.

"Kalau enggak ada yang mau ngalah pasti deadlock bisa sampai paripurna. Kalau saya sih maunya jangan sampai deadlock di paripurna, bisa selesai ditingkat pansus saja," ujar Mahyudin.