Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pertemuan pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Presiden RI. Joko Widodo pada hari Minggu lalu, (25/6/2017), bukanlah pertemuan yang digelar dadakan menurut Ketua GNPF, Bachtiar Nasir.

GNPF yang awalnya dibentuk untuk mengawal fatwa MUI tentang penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang memberikan pernyataan soal surat Al Maidah. GNPF akhirnya menggagas aksi bela Islam, yang pertama kali digelar pada Oktober 2016.

Aksi bela Islam kembali digelar pada 4 November 2016, atau yang dikenal dengan aksi 411. Tidak pasti berapa banyak yang ikut aksi tersebut, namun wilayah seputaran monas, hingga kawasan Jalan MH.Thamrin, penuh dengan peserta aksi, hingga akhrinya jadi sorotan internasional.

Permintaan peserta aksi saat itu adalah bertemu Presiden. Namun Presiden tidak ada di Istana Negara, karena mendadak melakukan sidak ke Bandara Soekarno - Hatta. Perwakilan pemerintah yang menerima mereka adalah Wakil Presiden RI. Jusuf Kalla.

"Dari (aksi) empat sebelas ketika unjuk rasa, (kami) ingin sekali bertemu dengan presiden, tapi takdir Allah (tidak mengizinkan)," ujarnya dalam konfrensi pers di kantor AQL Islamic Center, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2017).

Setelah aksi 411, Ahok yang saat itu berstatus Gubernur DKI Jakarta, dan tengah mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI Jakarat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, akhirnya ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri, atas kasus penistaan agama.

Aksi bela Islam ke tiga adalah aksi yang digelar 2 Desember, atau aksi 212. Peserta aksi yang jumlahnya lebih banyak dari aksi 411, melaksanakna shalat Jumat di kawasan Monas. Barisan shalat Jumat itu, panjangnya hingga mencapai sekitar kawasan bundaran HI. Presiden juga ikut shalat Jumat di Monas.

"Di aksi dua satu dua kita ketemu dengan Presiden, tapi tidak terjadi komunikasi, presiden hanya menyampaikan salam, dengan semua peserta aksi, lalu presiden kembali. Setelah itu kami kehilangan cara berkomunikasi dengan Presiden," katanya.

Setelahnya GNPF sempat menggelar aksi 112, pada 12 Januari 2017. Khusus untuk membahas aksi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, sempat mengundang pimpinan GNPF ke rumah dinasnya. Salah satu perwakilan GNPF yang hadir, adalah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab atau yang dipanggil Habib Rizieq.

"Kita berhasil menyalurkan aspirasi, dan Menkopolhukam berjanji menyampaikan aspirasi kami kepada pak PResiden," katanya.

"Kami ingin sekali berdialog dengan menjadikan dialog sebagai jalan solutif, tidak menjadikan melulu mobilisasi massa sebagai sarana untuk meminta berjumpa," ujarnya.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok kalah. Setelahnya, ia diputus bersalah oleh pengadilan, dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena melanggar pasal 156a. Dalam putusan hakim, Ahok diperintahkan untuk dipenjara.

Walaupun demikian, bukan berarti kepentingan GNPF menemui Presiden sudah tidak ada lagi. Bachtiar Nasir menyebut masih banyak hal yang harus disampaikan ke presiden, mulai dari diskriminasi perlakuan oleh pemerintah oleh umat Islam, stigma buruk hingga kriminalisasi ulama.

Upaya pimpinan GNPF bertemu presiden terus dilakukan, selain melalui Wiranto, pimpinan GNPF juga menemui Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Syaifuddin. Bachtiar Nasir menyebut sehari sebelum bulan ramadhan 2017, pimpinan GNPF sempat kembali menemui Wiranto. Sehari sebelum hari raya Idul Fitri 2017, pimpinan GNPF menemui Menag.

"SAtu hari sebelum lebaran kami duduk dengan Menteri Agama, Menteri Agama kordinasi dengan Menkopolhukam, paginya (Menag) minta presiden, alhamdullilah pak Presiden (mau) menerima," ujarnya.

"Pertemuan yang kita lakukan di hari lebaran itu, itu dalam rangka silaturahim, karena suasana lebaran kayaknya coock nih, pak presiden juga sedang membuka hati," katanya.