TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arus balik lebaran diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Sabtu (1/7/2017). Karena itu, Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan saat arus balik lebaran.

Mereka tidak ingin terjadi penumpukan kendaraan sehingga berpotensi menimbulkan hal - hal yang tidak diinginkan.

Anggota komisi V DPR RI, Nizar Zahro menegaskan pemerintah harus mengantisipasi kemacetan saat arus balik lebaran dengan menghindarkan adanya penumpukan kendaraan bermotor di sejumlah titik jalan raya.

"Beberapa ruas yang akan dilalui saat balik seperti dari Banyumas ke Brebes rawan terjadi kemacetan. Kami minta ini dicarikan solusinya. Pemerintah harus berani memutuskan untuk mengalihkan ke jalut selatan misalnya melalui Cilacap, kemudian masuk ke wilayah Jawa Barat melalui Ciamis, Tasikmalaya," ujar Nizar melalui pesan singkat, Rabu (27/6/2017).

Politikus Gerindra menegaskan perlu koordinasi antar instansi agar arus balik tidak terjadi pemumpukan kendaraan. Koordinasi tersebut tidak hanya antar kementerian terkait, seperti Kemenhub dan Kementerian PU PERA.

Melainkan juga antar pemerintah daerah yang ruas jalannya akan dilewati oleh para pemudik yang akan kembali ke tanah rantaunya.

"Kuncinya ada pada koordinasi. Rekayasa lalu lintas sangat diperlukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Sebab Potensi kemacetan saat arus balik rawan terjadi karena masuk kerja semuanya hari Senin (3/7)," tutur Nizar.

Nizar juga mengungkapkan, penggunaan aplikasi peta melalui saluran telpon seluler sangat diperlukan saat arus balik. Sebab tidak menutup kemungkinan, mereka yang akan kembali ke perantauan dengan menggunakan kendaraan bermotor menggunakan aplikasi tersebut.

"Penggunaan aplikasi peta untuk menghindari kemacetan saat arus balik penting disediakan," katanya.