TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan membahas mengenai rencana peluncuran program perhutanan sosial.

“Kami membicarakan mengenai perhutanan sosial dan juga sertifikasi tanah rakyat, masyarakat,” ujar Darmin seusai pertemuan di Halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Darmin mengatakan, program perhutanan rakyat persiapannya sejauh ini sudah cukup matang, sehingga pada akhir bulan Juli ini sudah bisa diluncurkan oleh Presiden.

“Mudah-mudahan, pulang dari Eropa bapaknya, minggu ketiga Juli itu Presiden sudah mulai akan melaunchingnya,” ucap Darmin.

Soal lokasi peluncurannya, Darmin mengatakan telah direncanakan di lokasi yang jaraknya tidak terlalu jauh, misalnya di Daerah Karawang.

“Yang dekat-dekat saja dulu. Ada yang di Karawang, di mana itu. Tapi nanti makin lama ada juga yang di Bangka Belitung, Riau,” kata Darmin.

Darmin mengatakan sebenarnya program perhutanan sosial sudah berjalan sebagian di beberapa daerah, sementara masih ada lahan yang programnya mangkrak.

Darmin menjelaskan nantinya penerima program perhutanan sosial akan diberi akses selama 35 tahun dan akan dievaluasi setiap 5 tahun.

“Tapi selama dia mengerjakannya sesuai rencana, itu 35 tahun. Bahkan ya, bisa diperpanjang juga setelah itu. Nah lahan ini akan dirancang dia, diusahakan secara cluster, secara kelompok, bisa koperasi, bisa juga enggak,” kata Darmin.