TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku belum mendengar pernyataan resmi mengenai pemindahan ibukota negara.

Menurut Fahri, pemerintah harus berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta yang akan dilantik Anies Baswedan.

"Ini kan ada gubernur baru kan yang sebentar lagi mau dilantik juga belum tahu gubernur baru ini maunya apa. Kan enggak boleh sepihak gitu lho. bayangan saya kalau pemerintah pakai tahapan gini dulu, Anies-Sandi dilantik dulu," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Selain DKI Jakarta, Fahri mengingatkan pemerintah berkomunikasi dengan Gubernur Lampung, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.

Fahri mengaku konsep Mantan Gubernur DKI Sutiyoso mengenai konsep megapolitan masuk akal.

"Eh, ini ibu kota ada disini nih, jantung kita ada disini ini, semua pejabat negara ada di sini nih. lembaga negara ada disini semua. sekarang saya nanya gimana mau kita," kata Fahri.

Fahri lalu membandingkan dengan ibukota Malaysia.

Baca: Pemerintahan Jokowi Serius Pindahkan Ibu Kota RI, Ini Sejumlah Calon Ibu Kota Pengganti Jakarta

Dimana, ibukota Malaysia terletak di wilayah Kuala Lumpur yang diperluas yakni Putra Jaya.

Sehingga ibukota Malaysia tetap disebut Kuala Lumpur.

"Tapi ada Putra Jaya, semua kantor pemerintahan dipindah ke sana," kata Fahri.

Fahri lalu mengingat era Soeharto yang merencanakan ibukota negara dipindah ke Jonggol.

Kemudian, dilakukan pembebasan tanah ribuan hektar tetapi proyek tersebut tidak diteruskan.

Fahri menilai pemerintah dapat melakukan evaluasi proyek Jonggol.

"Katanya saya dengar disitu tempat bancakan tanah. banyak orang disitu main tanah enggak ada surat main ambil. main klaim aja. Karena itu kaya harta karun peninggalan Pak Harto. Ini ada soal duit soal budaya soal sejarah. Tidak bisa sekedar bikin isu," ujar Fahri.

Fahri juga mengingatkan pemindahan ibukota membutuhkan anggaran yang besar. Ia meminta pemerintah membangkitkan ekonomi terlebih dahulu.

"Apalagi kita lagi miskin sekarang. semua lagi dipotong. subsidi lagi dicabut. Yang jelas kop surat berubah alamat sana berubah," kata Fahri.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.