TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif memastikan unitnya tidak akan menjadi alat politik kekuasaan.

Yudi mengatakan sejak awal pembentukan unit ini, sudah dibangun kesepakatan bahwa unit yang berada dibawah Presiden langsung ini tidak akan menjadi alat politik.

“Ini sepakat sejak awal jangan politisasi,” ujar Yudi Latif di Kantor Setkab, Kompleks Setneg, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Jika memang UKP-PIP sebagai alat politik, maka Yudi menjelaskan awalnya UKP-PIP akan diluncurkan pada akhir tahun 2016 lalu.

Namun, kata Yudi, Presiden Joko Widodo meminta agar ditunda dahulu sampai enam bulan kedepan agar tidak muncul persepsi publik bahwa akan menjadi alat politik.

“Dan Presiden ternyata setuju menunda mendelay. jadi menundanya sampai enam bulan karena ternyata kampanye politik ini kelamaan. Jadi sejak awal kita cukup apresiatif terhadap Presiden,” kata Yudi.

Yudi mengatakan akan berbahaya apabila Pancasila dijadikan alat politik. Tentu resikonya sangat besar apabila Pancasila dipolitisasi.

“Yang membuat traumatik  dengan Pancasila itu kan pengalaman masa lalu di mana Pancasila mengalami proses politisasi. Karena itu sejak awal kita perlu kesadaran betul resikonya besar sekali kalau Pancasila jadi alat politik,” kata Yudi.