Todung Nilai Pendapat Yusril Salah Jika Sebut KPK Bagian dari Eksekutif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Advokat senior Todung Mulya Lubis protes dengan ucapan Yusril Ihza Mahendra, yang menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian dari badan eksekutif.

Dengan begitu, DPR memiliki hak melakukan angket terhadap lembaga antirasuah.

"Sehingga saudara Yusril salah kalau dia menganggap KPK adalah bagian eksekutif. Saya kira pembahasan tradisional mengenai ilmu tata negara memang menghasilkan orang seperti Yusril, yang melihat arsitektur kenegaraan kita itu hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata Todung dalam diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Dirinya menegaskan, lembaga KPK bukan termasuk badan eksekutif.

"Saya menolak hak angket karena KPK bukan eksekutif, bukan legislatif, bukan yudikatif, tapi mereka mempunyai fungsi yudisial. Selama dia melaksanakan yudisial ada proses hukum yang dilakukan oleh KPK ada proses justice flow atau alur keadilan di sana," kata Todung.

Baca: Yusril Ibaratklan KPK Seperti Kopkamtib Era Presiden Soeharto

Todung menambahkan, bahwa arsitektur perkembangan tata negara modern sudah berubah.

"Tapi perkembangan tata negara yang modern arsitekturnya sudah berubah sama sekali. Maka lembaga seperti KPK, PPATK dan Komnas HAM dan sebagainya bukan seperti itu," katanya.

Yusril sebelumnya menilai, sesuai dengan hukum ketatanegaraan, DPR dapat menggunakan hak angket terhadap KPK.

Sebab, KPK dibentuk melalui undang-undang.

Hal itu diungkapkan Yusril dalam rapat bersama Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Dalam UUD 1945, lanjut Yusril, disebutkan bahwa DPR mempunyai beberapa tugas dan kewenangan, yaitu di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan lah DPR dibekali sejumlah hak, termasuk angket.

Ia menambahkan, pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan pula bahwa DPR dapat melakukan angket terhadap pelaksanaan UU dan terhadap kebijakan Pemerintah.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu menambahkan, angket dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah (eksekutif).