Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Aktivis HAM Pertanyakan Urgensi Dikeluarkannya Perppu Ormas

Aktivis HAM menganggap tidak ada kepentingan mendesak untuk mengeluarkan Peraturan Penggati Undang Undang Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.

Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Aktivis HAM Pertanyakan Urgensi Dikeluarkannya Perppu Ormas
Tribunnews/Rahmat Patutie
Asfinawati. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis HAM menganggap tidak ada kepentingan mendesak untuk mengeluarkan Peraturan Penggati Undang Undang Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.

Aktivis HAM, Asfinawati, mengatakan jika organisasi dinilai melanggar aturan bisa diserahkan kepada pengadilan.

"Itu hak pemerintah, tapi apa urgensinya? Hampir tidak ada. Kalau memang membahayakan, ya tunjukkan di pengadilan kalau mereka melanggar," kata Asfinawati di LBH Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Menurut dia, keluarnya aturan tersebut bisa membuat pemerintah subjektif dalam melakukan pembubaran Ormas.

"Kalau sekarang kelompok A yang dibubarkan karena beda pandangan dengan pemerintah, besok bisa saja kelompok B yang bubar, tergantung dari pemerintahnya. Tanpa pengadilan," kata dia.

Dirinya meminta pemerintah untuk tidak sewenang-wenang dalam membubarkan Ormas tertentu dan harus memiliki dasar yang kuat dalam membubarkan ormas.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas