TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah benar sikap Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak kompak dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Kalau memang tak setuju dengan banyak kebijakan Pemerintah, sebaiknya PAN mengambil posisi sebagai oposisi," kata Pengamat Politik, Jeirry Sumampow kepada Tribunnews.com, Kamis (13/7/2017).

Karena Jeirry menilai agak kurang baik jika PAN tetap ada dalam koalisi pendukung pemerintah tapi banyak tak setuju dengan kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Sebab terkesan hanya mau dapat keuntungannya tanpa mau ikut menanggung resikonya.

"Memang ini soal kesepakatan koalisi, yang mungkin orang lain tak tahu persis seperti apa. Tapi yang biasa adalah begitu. Jika masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, maka konsekuensinya adalah harus ikut mendukung juga kebijakan pemerintah," ujarnya.

"Apalagi memang kader partainya masuk dalam kabinet," ujarnya.

Memang tak ada aturan yg mengharuskan, tapi ini soal etika. Jadi secara etika kurang baik saja.

Namun demikian, fenomena ini juga merupakan catatan terhadap koalisi yang dibentuk pemerintah.

Menurutnya, hal ini memperlihatkan betapa rapuhnya koalisi-koalisi yang dibangun. Tak ada ikatan yang kuat yang menjamin koalisi itu bisa bertahan lama.

"Koalisi ini terlalu pragmatis, sehingga sangat mudah goyah dipengaruhi oleh situasi-situasi sosial-politik kekinian yang terjadi," katanya.

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap PAN yang tidak kompak dalam menyikapi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya perppu tersebut. Namun, PAN yang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah justru menyatakan penolakan.

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Hasto meminta PAN untuk menegaskan sikapnya. Jika memang tak ingin mendukung kebijakan yang diambil Jokowi, maka Hasto menyarankan PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintahan.

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda, ya tentu saja kami harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kami akan hormati," ucap Hasto.

Saat ini PAN memiliki satu jatah menteri di kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur. Selain itu, ada juga Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang ditempati Soetrisno Bachir.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mempertanyakan siapa pihak yang memberi saran kepada Presiden Joko Widodo hingga akhirnya bisa membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu meneken Perppu Ormas.

"Perppu itu kan kalau keadaan genting memaksa. Siapa yang menyarankan Presiden untuk tanda tangan perppu? Sarannya kurang tepat," kata Zulkifli seusai acara halalbihalal di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Menurut dia, perppu tersebut berpotensi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Karena berbentuk perppu, maka tanggung jawab langsung ada pada Presiden Jokowi.

Padahal, Zulkifli berpendapat seharusnya pro kontra terhadap kebijakan pemerintah diminimalisasi dan Presiden Jokowi dijaga wibawanya.