TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra seusai rapat dengan Kementerian Pertahanan mengungkapkan ada rencana penambahan anggaran pertahanan sebesar atau sekira 20 persen.

“Mungkin 20 persen tambahan karena perkembangan dinamika,” ujar Supiadin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Rencana tersebut, kata Supiadin, lebih fokus kepada kegiatan operasi militer dan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional.

Selama ini yang terjadi, ungkap Supiadin, Kementerian Pertahanan lebih banyak berutang mendapatkan anggaran untuk membiayai BBM.

“Tiap tahun Dephan (Kementerian Pertahanan) utang, kenapa? Karena tiap tahun ajukan kebutuhan BBM, misalnya TNI AL Rp 2 triliun, tapi yang didukung pemerintah Rp 1,3 triliun, jadi utang Rp 700 juta. Jalan lagi, utang lagi,” kata Supiadin.

“Maka kami usulkan, kalau tiap tahun nambah terus sementara untuk kepentingan negara, kami usulkan untuk dihapus saja. Dipertimbangkan utang dikurangi atau dihapus,” ucap Supiadin.

Namun, Supiadin mengatakan bahwa rencana penambahan anggaran pertahanan tersebut tidak mencapai Rp 108 triliun.

“Tidak sampai Rp 108 triliun. Mungkin 20 persen tambahan karena perkembangan dinamika. Untuk tambahan BBM dan pengembangan operasi hadapi (kelompok ISIS) di Marawi,” ucap Supiadin.