Ahli Hukum Tata Negara: Menurut UU MD3, KPK Tidak Bisa Jadi Target Hak Angket DPR

Tayang: Jumat, 14 Juli 2017 00:32 WIB

Baca & Ambil Poin

Penulis: Srihandriatmo Malau

Editor: Choirul Arifin

Baca Selanjutnya: BGN Setop Sementara Pembangunan Dapur MBG, Fokus Benahi 27 Ribu Dapur yang Sudah Beroperasi

✖

Ahli Hukum Tata Negara: Menurut UU MD3, KPK Tidak Bisa Jadi Target Hak Angket DPR

KOMPAS IMAGES

Pakar hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin

"Eksekutif, apakah masuk? Iya," ujar Yusril.

Alasannya, amanat dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat itu menyebutkan dalam tempo dua tahun sudah harus terbentuk komisi pemberantasan korupsi yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi.

Di samping itu, dalam proses pembentukannya, sempat ada kekhawatiran tumpang tindih antara KPK dengan lembaga lain, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Kekhawatiran tersebut diungkapkan pertama kali oleh Fraksi TNI/Polri.