Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membiarkan kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu ia sampaikan saat memberikan kuliah umum Akademi Bela Negara (ABN) NasDem di Gedung ABN, Jakarta, Minggu (16/7/2017).

"Kalau ada yang masih ingin menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan mengganti pandangan negara dengan ideologi yang lain, apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan, tidak," kata Jokowi.

Jokowi meminta semua pihak tidak membiarkan kelompok yang secara terang benderang ingin mengganti Pancasila, merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meruntuhkan demokrasi Indonesia.

"Kita tidak akan membiarkan baik itu ormas atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan negara sesuai fungsinya harus berani mengendalikan dan mengontrol hal tersebut. Selain itu, Jokowi juga meminta pihak-pihak yang tidak menyetujui Perppu Ormas untuk menempuh jalur hukum.

Ia mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga pemerintah memberikan ruang bagi pihak yang tidak menyetujui perppu tersebut mengajukan gugatan hukum.

"Yang kita ingin negara ini tetap utuh. Negara tidak bisa dirong-rong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yang rongrong NKRI kita," kata Jokowi.