TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berharap anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mengangkat derajat keluarga.

"Kalau orangtuanya cuma lulus SD, saya yakin anaknya bisa sampai sarjana. Kalau sebelumnya orangtua hanya bekerja sebagai buruh, saya yakin anaknya nanti bisa kerja kantoran, di bank, atau mungkin ada yang menjadi PNS, TNI, POLRI bahkan Bupati dan Mentri ," ungkap Khofifah dalam keterangan tertulisnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengucapkan selamat kepada salah satu anak KPM PKH yang berhasil memperoleh beasiswa Bidik Misi dan masuk ke Institut Teknologi Bandung. Menurutnya, prestasi tersebut sangatlah membanggakan dan patut dicontoh.

Khofifah mengungkapkan, komplementaritas Bansos PKH menyasar dua persoalan besar kemiskinan yaitu kesehatan dan pendidikan. Harapannya, dengan gelontoran dana PKH tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat semakin terus meningkat.

"Sasaran utamanya anak-anak KPM PKH sehingga rantai kemiskinan antar generasi bisa putus karena anak-anak KPM PKH mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mampu menunjang kehidupan keluarga," imbuhnya.

Efek dari meningkatnya pendidikan anak keluarga miskin, kata Khofifah sangat besar. Menurutnya, dengan pendidikan yang cukup seseorang bisa mengakses pekerjaan yang jauh lebih baik yang berdampak pada meningkatkan pendapatan keluarga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis awal tahun lalu, anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun, meningkat 0,17 tahun dibandingkan pada 2015. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun, meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ini salah satu alasan kenapa PKH tahap II dicairkan jelang tahun ajaran baru. Saya berharap kebutuhan anak sekolah bisa terpenuhi sehingga anak-anak bisa lebih bersemangat untuk sekolah," imbuhnya.

Khofifah menerangkan, bantuan pendidikan bagi anak-anak keluarga PKH diberikan hingga jenjang SMA/SMK/Sederajat.

"Saya minta orangtua untuk terus mendorong dan motivasi anak-anak untuk tetap bersekolah. Jangan langsung disuruh nikah," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan, dari Rp5,4 triliun bantuan sosial yang digelontorkan untuk Jawa Barat, Kota Cirebon mendapat alokasi Rp35,9 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari Bansos PKH Non Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai, Bansos Disabilitas, Bansos Lansia, dan Bansos E-Warong. (*)