TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) mendesak Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR RI.

Hal itu menyusul penetapan Setya Novanto sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan permintaan itu dilayangkan kedua institusi tersebut dapat bebas dan tidak terbawa-bawa oleh masalah dan kepentingan pribadi Setya Novanto.

"Khususnya dalam menghadapi sangkaan keterlibatannya dalam kasus mega skandal korupsi e-KTP," kata Doli bersama anggota GMPG dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Doli mengajak semua elemen Golkar, sesepuh, pini sepuh, senior, tokoh, pimpinan DPP, DPD, dan kader seluruh Indonesia untuk sama-sama melakukan penyelamatan partai.

Caranya, kata Doli, dengan segera melakukan persiapan menuju Munas Luar Biasa guna memilih Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru.

"Demi Partai Golkar yang bersih. berwibawa, dan dicintai oleh rakyat," tutur Doli.

Upaya pergantian kepemimpinan Partai Golkar ini, kata Doli, bagian dari dukungan dan kerja konkret dalam upaya mendukung kerja-kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Sekaligus proses kampanye pemenangan Jokowi yang sudah ditetapkan sebagai Calon Presiden RI pada Pilpres 2019.

"Bahkan kami ragu terhadap kerja-kerja dan dukungan itu, juga akan mengganggu pencitraan pemerintahan Jokowi-JK dan pemenangan Bapak Jokowi apabila kepemimpinan Partai Golkar saat ini tidak berubah," tutur Doli.

Doli melihat keputusan Rapat Pleno DPP serta dukungan dari Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono merupakan sikap yang mengedepankan kepentingan yang sangat bersifat pribadi, kelompok.

Mereka, kata Doli, tidak berpikir tentang masa depan Partai Golkar

"Dukungan itu seakan menutup mata dan telinga terhadap realitas dan pandangan rakyat terhadap kasus megaskandal korupsi e-KT P saat ini. Keputusan itu juga dapat memunculkan persepsi pada publik bahwa Partai Golkar merupakan “Rumah yang Nyaman" bagi para orang yang tersangkut masalah hukum dan korupsi," kata Doli.