Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang akan dibentuk Polri tidak hanya fokus pada penindakan. Ia menuturkan kehadiran Densus Tipikor harus membawa nilai tambah, dengan memberi perhatian pada aspek pencegahan dan upaya menumbuhkan efek jera.

"Masyarakat berharap Densus Tipikor bisa menghadirkan strategi atau rumusan baru dalam memerangi korupsi. Untuk menekan perilaku korup di semua lembaga negara dan daerah, tidak ada salahnya jika Polri ambisius dalam merumuskan tugas dan fungsi Densus Tipikor. Ambisius dalam arti berani mematok target besar dan strategis," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (24/7/2017).

Jadi, kata Bambang, selain menggelar penindakan, Densus Tipikor hendaknya juga bisa memberikan rekomendasi bagi upaya pencegahan korupsi, serta rekomendasi tentang strategi menumbuhkan efek jera. Menurut Politikus Golkar itu, hal tersebut menjadi nilai tambah Densus Tipikor.

"Perhatian lebih pada aspek pencegahan dan faktor efek jera sangat penting, karena sudah terbukti bahwa kegiatan pemberantasan korupsi yang hanya fokus pada penindakan gagal menyelesaikan persoalan. Karena itu, Densus Tipikor harus merancang program spesifik tentang pencegahan korupsi, serta upaya membangun efek jera," ungkap Bambang.

Kalau fokus pada penindakan, kata Bambang, kapabilitas Polri tak perlu diragukan. Ia menegaskan Polri bisa mengungkap banyak kasus jika semua kepolisian daerah (Polda) digerakkan. "Banyak dugaan kasus Tipikor di daerah belum diperlakukan sebagaimana mestinya, kendati sering dipergunjingkan warga setempat," kata Bambang.

Selain itu, Bambang mengingatkan kehati-hatian dalam membentuk organisasi dan satuan-satuan kerja Densus Tipikor harus diutamakan. Potensi penyalahgunaan wewenang harus diminimalisir. "Sebab, mengendus dan mengintai terduga koruptor itu sangat dekat dengan tumpukan uang. Pekerjaan yang sarat godaan," tutur Bambang.

Bambang menuturkan Polri harus menempatkan Densus Tipikor pada posisi yang mudah untuk diawasi publik. Institusi Densus itu pun tidak boleh eksklusif. Densus Tipikor harus komunikatif dengan publik karena semua elemen masyarakat sangat peduli dengan pemberantasan korupsi.

Dalam konteks itu, lanjut Bambang, kearifan Polri menjadi faktor yang sangat signifikan karena Densus Tipikor akan menjadi sebuah pertaruhan besar lagi strategis bagi masa depan institusi Polri.

"Jajaran piminan Polri harus memastikan dan menjamin bahwa Densus Tipikor bukan hanya bekerja sesuai dengan  tugas pokok dan fungsinya, melainkan juga jujur, bersih serta taat azas," kata Bambang.