TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangka pengawasan permasalahan pemulangan TKI dari Malaysia, Jumat (21/7), tim kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani (F-PDIP) menggelar rapat dengan beberapa lembaga terkait.

Beberapa di antaranya hadir Sekda Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala Balai Latihan Kerja, Ketua BP3TKI, Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan Perwakilan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

Politisi daerah pemilihan asal Jateng ini mengatakan, pada saat ini Komisi IX sedang menggodok RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang  bisa menjadi payung hukum untuk menanggulangi segala permasalahan TKI di luar negeri.

“Tim Kunspek juga menemui TKI  yang tidak ingin kembali keluar negeri lagi, atas kasus ini pemerintah harus sudah siap dengan sarana dan prasarana misal peralatan latihan di BLK harus lebih modern, sehingga mereka bisa lebih produktif lagi dan sesuai target pasar,“ ungkapnya.

Lebih lanjut Dewi Aryani menjelaskan akan adanya enforcement card (e-card) atau e-kad di Malaysia guna mengawasi pemulangan TKI.

“Kendalanya adalah pada sosialisasi, saya pernah melakukan sosialisasi e-kad di Kabupaten Tegal ini, peminatnya sangat luar biasa tapi pengetahuan tentang tata cara dan prosedur yang benar sangat minim,”ungkapnya.