TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi NasDem menceritakan pertemuan koalisi pemerintahan dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut tanpa dihadiri Partai Amanat Nasional (PAN).

"Ya ceritanya itu sederhana saja, memang kami ke istana bertemu presiden dalam rangka silaturahmi sekaligus membicarakan beberapa agenda politik di DPR yang penting dan urgent," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Plate mengaku membahas Perppu dan RUU Terorisme.

Perppu yang nantinya akan dibahas oleh DPR yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

"Ini tiga agenda penting yang harus diselesaikan dalam waktu yang tidak lama di DPR. Khususnya terkait Perppu nomor 1. Karena Perppu nomor 1 sudah diterbitkan tanggal 8 Mei yang lalu dan akhir masa sidang ini batas waktunya DPR menyetujui atau menolak," ungkap Anggota Komisi XI DPR itu.

Johnny menuturkan Perppu Nomor 1 itu dapat disetujui 9 dari 10 fraksi. Perppu itu akan diputuskan dalam rapat paripurna untuk segera dinyatakan sebagai UU.

"G20 yang terkait keterbukaan informasi yang harus kita penuhi karena sudah 100 negara menyetujui dan sisa dua negara yang belum menyiapkan UU primer dan sekunder yaitu Indonesia dan Trinidad Tobago," kata Johnny.

Sementara mengenai ketidakhadiran PAN, Johnny meminta hal tersebut ditanyakan kepada fraksi yang bersangkutan.

"Enam fraksi hadir dan kenapa PAN tidak hadir saya kira itu ditanyakan kepada PAN, mengapa itu tidak hadir. Karena ada enam fraksi diberitahu secara mendadak," ujar Johnny.

Johnny mengatakan Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk bertemu perwakilan enam fraksi. Ia menuturkan pertemuan itu berlangsung segar dengan penjelasan substansial.

"Tapi dalam suasana yang sangat santai sambil minum teh siang," kata Johnny.