Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PDI Perjuangan Harus Waspadai Jebakan Gerindra di Hak Angket KPK

PDI Perjuangan diminta waspadaa, jangan sampai terjebak menjadi pemain sendiri dalam Hak Angket KPK sementara parpol lain menarik dukungan.

Penulis: Y Gustaman
zoom-in PDI Perjuangan Harus Waspadai Jebakan Gerindra di Hak Angket KPK
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Ketua Umum Dewan Pimpinam Pusat PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (dua kiri) didampingi Gubernur Sumut, T Erry Nuradi (tiga kiri) dan Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih (kiri) menghadiri acara peresmian kantor sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumut, di Jalan Djamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7/2017). Kehadiran Megawati ke Medan dalam kegiatan konsolidasi partai sekaligus meresmikan kantor baru DPD PDI Perjuangan Sumut. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

Dengan demikian tegas Mario, PDI Perjuangan diprediksi akan ditinggal sendirian sebagai partai politik besar yang tidak berdaya karena ditelikung Golkar.

Padahal politik menyalip di tikungan yang dilakukan Golkar selama ini terhadap PDI Perjuangan sebetulnya sudah sering kali yang menjadikan partai moncong putih ini sebagai korban ketinggalan kereta.

“Namun lagi-lagi, PDI Perjuangan seolah-olah tidak cerdas dalam membaca pola arah dan politik Golkar yang lincah, cerdik dan elegan dalam irama politik manapun,” ucap dia.

Sebagai salah satu kekuatan politik papan atas di DPR, keputusan Partai Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket patut diapresiasi.

Namun Partai Gerindra sebaiknya tidak boleh hanya sekedar menyatakan mundur, tapi harus terus mendorong partai politik lainnya mengambil langkah politik yang sama.

Selain itu, Partai Gerindra juga harus mendorong membubarkan Pansus Hak Angket KPK, baik karena alasan proses pembentukannya tidak sah maupun obyek sasarannya tidak sesuai dengan kriteria lembaga yang boleh diangketkan sebagaimana dimaksud oleh UU.

Mario mengatakan, ada dua pesan penting di balik peristiwa Partai Gerindra mundur dari Pansus Hak Angket.

Berita Rekomendasi

Pertama, pembentukan Pansus Hak Angket KPK menyalahi prosedur. Kedua, Pansus Hak Angket KPK bermaksud memperlemah KPK.

“Meskipun Partai Gerindra berada di luar Pemerintahan, namun rasionalitas dalam bertindak sehubungan dengan keberadaannya di dalam Pansus Hak Angket KPK patut kita apresiasi,” imbuh dia.

Dikatakan Mario, rasionalitas kader Partai Gerindra lihai mengambil sikap politik di saat nafsu politik emosional masyoritas kekuatan ril parpol di DPR ingin membonsai KPK.

"Meskipun sikap itu belum mampu menarik parpol lain mengambil langkah politik yang sama,” ia menambahkan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas