TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana aksi mogok kerja Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) pada tanggal 3-10 Agustus 2017 mendatang diduga kental dengan nuansa politik.

Belum lagi polemik masalah tersebut dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet.

Ditambah lagi Pansus Pelindo di DPR juga sudah menyerahkan hasil audit BPK ke KPK.

"Saya orang politik tentu segala sesuatu ada aspek politiknya. Tetapi ini harusnya diletakkan kembali ke jalur yang sebenarnya,”ujar Anggota Komisi V DPR yang juga Ketua GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia)Anton Sihombing dalam pernyataan persnya, Jumat(28/7/2017).

Karena itulah Anton meminta aspek politik sebaiknya dikesampingkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan polemik di JICT.

Apalagi kata Anton Pelindo dan JICT merupakan perusahaan besar, sehingga segala permasalahan yang terjadi di dalamnya penting untuk segera diselesaikan.

"Negara kita ini sudah transparan dan demokratis, jadi lebih baik duduk bersama untuk membahas permasalahannya,”ujar Anton.

Upaya tersebut menurut Anton jauh lebih baik dibandingkan mogok kerja sehingga masalah cepat selesai dan tidak berkepanjangan.

Penyelesaian masalah tersebut menurutnya harus mendapatkan prioritas karena JICT merupakan salah satu pintu masuk Indonesia.

Jangan sampai lanjut Anton aksi mogok kerja nanti menganggu kegiatan ekspor dan impor barang di Indonesia.

Apalagi pengaruh mogok kerja tersebut terhadap iklim investasi dan usaha karena pelabuhan merupakan obyek vital negara.

"Mogok yang dilakukan SP JICT harus tetap berada di dalam koridor peraturan perundangan dan tetap kondusif,"ujar Anton.