TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya mau mempertegas posisi Partai Demokrat dan Gerindra berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi melihat kedua petinggi partai itu sepakat untuk bekerja sama mengawasi penguasa agar tidak melampaui batas.

"Meskipun jika sebatas mengawasi pemerintahan kan keduanya sudah melakukan meski tidak satu perahu dalam koalisi model Gerindra dengan PKS," ujar Muradi kepada Tribunnews.com, Jumat (28/7/2017).

Sejak 2014, kala SBY tidak lagi menjabat Presiden RI, Partai Demokrat sudah memosisikan diri berbeda haluan dengan pemerintah.

Artinya, imbuh Muradi, melalui pertemuan kemarin malam, SBY dan Prabowo sudah secara terbuka menegaskan hal tersebut.

Jika Jokowi-Gatot VS Prabowo-AHY Bertarung di Pilpres 2019, Siapa yang Menang? https://t.co/Kfegd6H6fl via @tribunnews

— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 28, 2017

Muradi melihat sejauh ini pertemuan SBY-Prabowo lebih sebagai bagian dari konsumsi media semata dari pada menjawab keinginan publik dalam melihat realitas politik yang ada.

"Betapapun keinginan tersebut ada, namun realitasnya keduanya belum menegaskan hal tersebut."

"Setidaknya dapat dilihat dari poin pertemuan yang disepakati belum mengarah pada komitmen yang lebih jelas dalam mengarah ke arah koalisi politik yang serius," jelasnya.

Sebelumnya, SBY menyatakan partainya dan Partai Gerindra sepakat untuk mengawal pemerintahan sekarang tanpa harus berkoalisi.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam konfrensi pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).

Bentuk pengawalan ke pemerintah, lanjut SBY, akan dilakukan lewat kerja sama dan peningkatan komunikasi antara kedua partai.

"Kami juga bersepakat tadi meningkatkan komunikasi dan kerja sama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi," kata SBY.

"Karena kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi," ujar SBY.

Ada dua bentuk pengawalan yang bisa dilakukan terhadap pemerintah, yakni mencakup wilayah politik dan gerakan moral.