TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, mengaku berdiskusi dengan Novel Baswedan.

Pagi ini Saya berdiskusi dengan Novel Baswedan. Terkait Pernyataan Kapolri setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ada dua point penting yang menjadi perhatian dari diskusi tersebut, dan menurut Novel perlu Saya sampaikan kepada publik," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.

Presiden Terkaya Ini Memiliki Koleksi Pesawat dan Helikopter, Jumlahnya Fantastis https://t.co/qCpM2Ims7Y via @tribunnews

— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 31, 2017

Pertama. Terkait dengan keinginan Kapolri untuk melibatkan KPK menjadi satu Tim bersama, dalam penyidikan pengungkapan Kasus Penyerangan terhadap diri Novel Baswedan.

Menurut Dahnil, Novel menyampaikan, "Menduga Kapolri memiliki bukti dugaan ada suap atau Korupsi yang melibatkan pihak oknum kepolisian yang terkait dengan kasus Penyerangan terhadap dirinya, sehingga harus melibatkan KPK dalam satu Tim untuk membongkar kasus Penyerangan terhadap dirinya, Karena Bila tidak ada kasus Korupsi, maka permintaan Kapolri membentuk Tim bersama dengan KPK, keliru, Karena bukan tupoksi KPK menangani kasus terorisme atau kekerasan seperti yang Novel Baswedan alami".

Kedua. Terkait dengan penolakan Kapolri terhadap pembentukan, TGPF Independent yang diusulkan kepada Presiden.

"Menurut Novel sesuai diskusi Saya dengan dia pagi ini, seharusnya dengan adanya Tim independent yang kredibel, Kapolri dibantu untuk Menghadirkan kepercayaan publik, Karena bisa ditemukenali proses "ganjil" dalam penanganan kasus Penyerangan terhadap Novel Baswedan ini, obyektifitas dan kualitas pengusutan akan semakin baik dan Kapolri terbantu untuk mempercepat pengungkapan kasus ini sesegera mungkin."

"Oleh sebab itu, agak aneh Apabila penolakan keras dilakukan oleh Kapolri, padahal TGPF sejatinya membantu kualitas kerja beliau dalam penanganan kasus Novel Baswedan," tandas Dahnil.