TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Aris Darussalam mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta pihaknya mengawal pendistribusian Kartu Indonesia Pintar.

"Kami selain diminta mengawal gerakan literasi, juga mengevaluasi KIP (Kartu Indonesia Pintar), kami kawal juga," ujar Aris di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Aris mengungkapkan penyebaran KIP pernah bermasalah ketika masih dipimpin oleh Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Sebenarnya selama ini kan ada kesalahan ya beberapa kalau dari isu yang beredar, termasuk data rujukan pendistribusian, itu yang masalahnya," kata Aris.

Menurut Aris, penyebaran KIP di era Menteri Muhadjir Effendy sudah mulai membaik dan ada peningkatan dari sisi penerima KIP.

"Tapi untuk periode saat ini, Pemerintah, Pak Jokowi khususnya, KIP meningkat justru ketika diganti menjadi Pak Muhadjir, karena datanya sudah jelas sasarannya itu," tutur Aris.

"Nah tapi terkait bicara masalah ketepatsasarangunanya, itu yang harus dikelola. Itu juga yang dititipkan Presiden Jokowi kepada PII juga," kata Aris.