TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yang akan menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden pada Pilpres 2019, memang agak mengejutkan.

Sebab reputasi partai di bawah komando Hary Tanoesoedibjo (HT) itu sebelumnya, sangat kental dengan sikap berbeda secara politik dengan pemerintah sekarang.

Sebenarnya ada apa dibalik berubahnya dukungan HT dengan Perindo kepada Jokowi?

Pengamat Politik Ray Rangkuti melihat bisa disebabkan oleh adanya pemeriksaan dari Kejaksaaan Agung (Kejagung) terhadap Ketua Umum Perindo, yakni HT.

Tentu saja, kata Ray Rangkuti, jika ini yang menjadi satu penyebabnya, merupakan peralihan politik yang kurang sehat.

Ray Rangkuti menegaskan, sejatinya, pilihan-pilihan politik lebih disebabkan oleh kesamaan visi, misi dan program.

"Bukan karena adanya tekanan demi tekanan di luar politik," kata Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Kamis (3/8/2017).

Selain itu bisa jadi dasar dukungan itu murni karena perhitungan ideal secara politik.

Bila hal ini yang jadi sebab, imbuhnya, sebaiknya pernyataan dukungan itu harus disertakan secara terbuka pada aspek mana saja kesamaan ideal politik Perindo dengan pemerintah yang sekarang.

"Dengan begitu, bisa jadi pernyataan sikap seperti itu, sekaligus mengkoreksi kemungkinan adanya sikap politik yang berbeda sebelumnya," ujar Ray Rangkuti.

Tapi apapun itu, sikap politik Perindo ini memperlihatkan makin dinamisnya politik Indonesia menjelang pilpres 2019 yang akan datang.

Ia melihat kedepannya, saling masuk dan keluar dalam koalisi akan menjadi ritus yang biasa.

Sekalipun secara umum, sekarang ini, hanya terpola pada posisi Jokowi sebagai petahana dan Prabowo Subianto sebagai petahana capres.

"Dalam politik Indonesia yang kalkulasinya lebih banyak didasarkan pada kelentingan pragmatis politik, bolak balik parpol ke sana ke mari, adalah bagian dari ritusnya," ujarnya.