NasDem Bisa Dicap Anti-Islam, Petinggi PAN Minta Surya Paloh Beri Sanksi Victor
apa yang disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPR itu memperkuat kekhawatiran di kalangan umat Islam bahwa Perppu Ormas memang bernuansa Islamophobia
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Hari Wibowo angkat bicara soal pernyataan Victor Laiskodat yang menyebar lewat sebuah video.
Dradjad mengatakan, apa yang disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPR itu memperkuat kekhawatiran di kalangan umat Islam bahwa Perppu Ormas memang bernuansa Islamophobia.
"Kekhawatiran bahwa tujuan Perppu Ormas yang sebenarnya adalah untuk memberangus ormas Islam, khususnya HTI," kata Dradjad lewat keterangan tertulis, Jumat (4/8/2017).
Dia khawatir jika oknum politisi pendukung pemerintah yang penghayatan Pancasila-nya hanya selevel Victor, hanya menganggap parpol penolak Perppu Ormas sebagai pendukung Khilafah, dengan konotasi negatif.
"Setelah huru-hara terkait Ahok, saya berharap mudah-mudahanan kasus Victor ini bukan pertanda rusaknya toleransi antarumat beragama di Indonesia. Ini karena, menghina agama lain secara publik kok jadi dianggap wajar oleh oknum politisi tertentu," katanya.
"Bang Surya Paloh mungkin perlu memberi sanksi sangat keras kepada Victor Laiskodat, karena pernyataannya bisa membuat Nasdem dicap sebagai parpol anti-Islam," kata Dradjad.
Sebelumnya, sebuah video berdurasi dua menit lima detik yang menampilkan pidato yang diduga Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI, Victor Laiskodat.
Dalam video tersebut, Victor menyebut empat partai politik berada di belakang kelompok ekstremis dan gerakan khilafah yang ingin mengganti NKRI.
"Kelompok-kelompok ekstrimis ini ada mau bikin satu negara lagi, mereka ingin mengganti negara dengan khilafah. Celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga," kata Victor dikutip dari video tersebut.
Dia lalu menyebut sejumlah partai yang berada di belakang ekstremis dan gerakan pro khilafah.
"Partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN," kata Victor.