Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terus berlanjut.

Para politisi dari sejumlah partai politik saling beradu pendapat mengenai aturan yang mengatur azas tunggal, yaitu Pancasila.

Adu pendapat itu berujung aksi saling lapor ke aparat kepolisian karena dianggap melakukan pencemaran nama baik.

Setelah Wakil Ketua Umum, Partai Gerindra, Arief Puyono yang menyebut wajar jika PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kali ini, giliran Ketua Fraksi NasDem di DPR RI, Victor Laiskodat, mengajak untuk tak memilih calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai ekstremis dan pro khilafah, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Ini disampaikan pada saat pidato di Kupang, NTT, pada Selasa (1/8/2017).

Atas ucapan tersebut, akhirnya Arief Puyono dan Victor Laiskodat masing-masing telah dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Melihat hal tersebut, pengamat Politik Boni Hargens mengatakan Perppu tentang Ormas merupakan alat hukum untuk menjaga Pancasila dari rongrongan ideologi dan gerakan radikal.

Oleh karena itu, menurut Boni, seharusnya seluruh elemen bangsa mendukung Perppu itu.

Saat ini yang terjadi NKRI diguncang ideologi radikal yang tanpa disadari sudah merasuki ke aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Parpol-parpol jangan masa bodoh dan cuci tangan apalagi memantik api. Apalagi memanfaatkan kelompok radikal demi mencapai tujuan politik. Partai-partai yang menolak Perppu Ormas itu justru diragukan komitmen kebangsaan," tuturnya, Minggu (6/8/2017).

Dia menilai, Viktor Laiskodat hanya mengungkapkan kebenaran terkait realitas yang dihadapi bangsa Indonesia. Dia berbicara sesuai fakta yang semua orang sudah mengetahui.

"Kalau ada yang marah, ya tentu mereka bagian dari fakta itu," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,Ferry Julianto, mengaku tidak setuju terhadap tudingan Victor Laiskodat yang menyebut partainya mendukung sistem pemerintahan khilafah. Ini hanya karena Gerindra menolak Perppu Ormas.

"Sebetulnya kalau kami yang menolak Perppu lalu dianalogikan diasosiasikan sebagai orang yang mendukung khilafah itu kan sudah tidak benar," kata dia di acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).