TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura angkat bicara mengenai penolakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap kebijakan kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau full day school. Apalagi, PKB mengancam akan mencabut dukungan kepada Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 bila permintaan tersebut tidak digubris.

"Berlebihan kalau urusan 5 hari belajar "dibargainingkan" dengan usungan Presiden," kata Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (7/8/2017).

Dadang lalu membandingkan dukungan tanpa syarat yang dilakukan Hanura terhadap Presiden Joko Widodo. Hal itu telah disuarakan oleh Ketua umum Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO.

"Kalau Hanura sendiri karena perintah Rapimnas dan dinyatakan berkali-kali oleh Ketum kita Pak Oesman Sapta, maka tidak ada pengkhianatan dari Hanura. Kita diperintahkan oleh Ketum dan Rapimnas untuk mendukung dan mengusung Jokowi tanpa syarat-syarat seperti itu," kata anggota Komisi X DPR itu.

Dadang menjelaskan kebijakan lima hari belajar bertujuan menguatkan karakter anak didik. Selain itu, kebijakan tersebut untuk memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru. Dengan 5 hari belajar, kata Dadang, maka guru tidak usah mencari tambahan mengajar ke sekolah lain untuk mengejar target 24 jam pelajarah sebagai syarat pemenuhan sertifikasi.

"Guru berada di sekolah itu, dan membuat perencanaan dan evaluasi dihitung sebagai aktivitas pemenuhan 24 jam pelajaran. Jadi dari segi gagasan itu baik," kata Dadang.

Dadang juga menyebutkan program lima hari belajar juga tidak menghilangkan kesempatan anak didik belajar di madrasah. Bahkan madrasah diniyah menjadi bagian yang terintegrasi dengan kegiatan di sekolah formal.

"Sehingga belajar di madrasah menjadi keharusan. Jadi sama sekali tidak akan meniadakan madrasah," kata Dadang.

Oleh karenanya, Dadang menuturkan pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) yang mengatur 5 hari belajar sehingga segalanya lebih jelas dan terintegrasi. "Sehingga kedudukan madrasah diniyah yang selama dibawah pembinaan Kemenag pun peran dan kedudukannya jelas," kata Dadang.

Sebelumnya PKB terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau yang mereka sebut sebagai full day school.

Menurut PKB sekolah lima hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti Madrasah Diniyah.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo perihal tersebut, namun kebijakan sekolah lima hari itu tetap berjalan.

Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanulhaq menegaskan jika permintaan itu tak digubris, PKB akan mencabut dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius, penolakan ini akan kita rumuskan dan disampaikan ke DPR RI."

"Kalau tidak ditanggapi Presiden, maka dapat kita katakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi menipu umat Islam, Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019,"kata Imanulhaq.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara di depan ratusan peserta Halaqoh Kebangsaan DPP PKB di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).

PKB melihat penyeragaman sistem sekolah lima hari justru membuat karakter bangsa yang sesuai Bhineka Tunggal Ika menjadi luntur.

Menurut Ketum DPP PKB, Muhaimin Iskandar Madrasah justru mampu membentuk pendidikan karakter.

"Masing-masing bisa mandiri, jangan diseragamkan, kebijakan yang dinilai baik buat Jakarta belum tentu bagus buat yang lain. Jadi biarkan Madrasah tetap membangun karakter yang sudah terjaga," ujarnya.