TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo membuat sebagian pihak ingin menggeser atau bernafsu menjadi menteri untuk tiga posisi ini.

Aneka manuver dan fitnah pun politik kotor, menurut Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah disuarakan kencang ke publik agar tiga menteri itu tersingkir alias masuk dalam daftar reshuffle atau perombakan kabinet.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan kursi menteri yang paling diincar adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca: M. Taufik: Kalau Tarif Parkir Dinaikin Tapi Bocor, Hanya Untungkan Orang Lain Dong

"Tengok saja, apa yang dialami Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan, Ignatius Jonan Menteri ESDM yang diterpa berbagai fitnah, Muhadjir Effendi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Dahnil Simanjuntak kepada Tribunnews.com, Rabu (9/8/2017).

Ia menilai kekuasaan telah mengotori ruang publik dengan hoax. Menurut Dahnil, politik miskin etika ini sudah terlalu mengotori kehidupan sosial politik di negeri ini.

Baca: Kegiatan Ahok Selama Ditahan di Mako Brimob, Dapat Kerja Lapangan

Oleh karena itu menurutnya, penting buat Presiden Jokowi untuk menuntaskan rencana reshuffle untuk menghindari tambahan polemik kotor di ruang sosial politik.

Kebisingan politik Indonesia yang cenderung tidak produktif ini terang mengganggu dan menghabiskan energi positif Indonesia untuk pembangunan.

Untuk itu, Dahnil meminta sikap tegas dan terang Presiden Jokowi untuk menghindari polemik yang tidak produktif ini.

Akhir-akhir ini kencang beredar isu reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi sebelum HUT ke-72 Kemerdekaan RI.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, Presiden Joko Widodo tak melakukan reshuffle kabinet atas dasar opini yang digulirkan partai politik.

"Jadi tidak akan tergantung dari sejauh mana rumor atau sejauh mana komentar partai-partai pendukung atau yang tidak mendukung," ujar Johan, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Ia mencontohkan, beberapa kali isu reshuffle santer diembuskan oleh kalangan politikus.

Akan tetapi, akhirnya isu tersebut meredup dan reshuffle tidak terjadi.

Meskipun, Johan mengakui bahwa ada pula isu reshuffle yang diembuskan politikus berakhir pada perombakan kabinet.

"Artinya apa? Untuk melakukan reshuffle, memang hanya Presiden dan Wakil Presiden yang tahu," ujar dia.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki ukuran apakah seorang menteri dinilai pantas diteruskan atau diganti, yakni berdasarkan kinerjanya.

"Mengukur apakah seorang menteri performanya baik atau tidak, tentu Presiden punya ukuran-ukuran yang didapat dari banyak pihak selain kinerja," ujar Johan.