TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, sebutan diktator yang disebut sejumlah pihak terhadap Presiden Joko Widodo karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Ia menanggapi pernyataan Jokowi yang membantah bahwa ia seorang diktator.

Fahri mengatakan, dari sisi penampilan dan wajah Jokowi jelas tidak terlihat sebagai seorang diktator.

Akan tetapi, kebijakan penerbitan Perppu Ormas, menurut Fahri, secara tidak langsung menunjukkan sisi otoriter Jokowi.

"Dia membuat Perppu bukan undang-undang. Dan dia buat pasal-pasal yang memungkinkan pemerintah tunjuk jari dan membubarkan satu lembaga, menghilangkan kebebasan," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

"Hari ini korbannya ormas, besok korbannya bisa media, besok korbannya bisa parpol, korbannya organisasi buruh organisasi intelektual, bisa," lanjut Fahri.

Dalam dua hari terakhir, Jokowi dua kali menyampaikan bahwa ia bukanlah seorang diktator.

Pertama, ketika bersilaturahim dengan ulama beserta para santri di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (8/8/2017).

Jokowi meminta santri tidak takut untuk naik ke atas panggung.

"Enggak usah takut. Presidennya enggak diktator kok," kata Jokowi.

"Sekarang di medsos banyak yang menyampaikan, Pak Presiden Jokowi itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini wajah diktator," ujar Jokowi.

Lalu, saat membuka simposium internasional bertajuk "Mahkamah Konsitusi Sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk" di Aula Universitas 11 Maret, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).

Presiden menegaskan, konstitusi tidak memungkinkan kepemimpinan diktator di Indonesia.

"Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak, apalagi seperti diktator," ujar Jokowi.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: Menurut Fahri Hamzah, Jokowi Disebut Diktator karena Terbitkan Perppu Ormas