Kementerian PUPR saat ini terus berupaya keras mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pembangunan infrastruktur saat ini akan memberikan kontribusi dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kawasan yang masih tinggi serta ketimpangan taraf hidup masyarakat penghasilan.

“Membangun infrastruktur tidak serta merta mengurangi kesenjangan, karena harus bersamaan dan menjadi bagian dari pengembangan wilayah dan kawasan. Tanpa diikuti dengan pengembangan sektor-sektor produktif dalam kawasan, kesenjangan akan semakin lebar," kata Basuki saat menjadi salah satu panelis pada acara Indonesia Development Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (10/8/2017).

Demi mendukung pengembangan wilayah dan kawasan, Basuki menekankan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu melalui 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Menurut Basuki, konsep perencanaan WPS akan menciptakan intergrasi pembangunan infrastruktur di dalam suatu kawasan, salah satunya menciptkan konektivitas multi-moda.

Integrasi pembangunan infrastruktur PUPR secara khusus ditujukan untuk mendukung 17 kawasan industri prioritas dan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dimana 3 KSPN ditetapkan sebagai prioritas, 12 kawasan metropolitan, 40 kawasan pedesaan prioritas, 13 Provinsi Lumbung Pangan Nasional, dan pengembangan kawasan perbatasan.

“Semua kawasan ini harus kami dukung dengan pembangunan infrastruktur PUPR,” terangnya.

Basuki mengungkapkan, saat ini Kementerian PUPR terus mendukung program ketahanan pangan melalui pembangunan waduk, embung, dan jaringan irigasi yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua.

Dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan meliputi pembangunan lanjutan 16 bendungan yang belum selesai pada 2014 dan 49 bendungan baru.

“Sampai dengan tahun 2016 telah diselesaikan pembangunan tujuh bendungan, yaitu Bendungan Rajui, Bendungan Jatigede, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Titab, Bendungan Paya Seunara, dan Bendungan Teritib. Sementara itu, pada 2017 ditargetkan tambahan beberapa bendungan baru seperti Bendungan Raknamo, Bendungan Tanju, dan Bendungan Mila,” ungkapnya.

Pada tahun 2017 akan dibangun sembilan bendungan baru yakni Bendungan Rukoh di Aceh, Way Apu di Maluku, Baliem di Papua, Lausimeme di Sumatera Utara, Sidan di Bali, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Komering II di Sumatera Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur.

Kementerian PUPR juga berupaya mengurangi disparitas antara wilayah dengan merekonstruksi tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tiga daerah perbatasan Indonesia, yaitu Papua, Kalimantan Barat dan NTT.

Pembangunan tujuh PLBN dan penataan kawasan disekitarnya sejalan dengan Nawa Cita Bapak Presiden Joko Widodo dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 demi membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity).

Selain merenovasi bangunan utama dan pendukung yang ada di kawasan PLBN, pemerintah juga akan menata kawasan pemukiman, sanitasi dan membangun pasar sebagai sentra perputaran ekonomi lokal disekitar kawasannya.

“Kita harus bangga dengan PLBN yang ada saat ini, karena saya baru mendengar informasi bahwa sejumlah pengusaha Malaysia menginginkan PLBN milik Malaysia sebagus milik Indonesia saat ini,” kata Basuki.

Sementara untuk terus meningkatkan layanan infrastruktur dan daya saing Indonesia, Basuki kembali menegaskan ada lima inovasi utama dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, yakni kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur, kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga yang solid, dan juga penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru. (***)